JAMBI – Kepemimpinan Gubernur Jambi H Hasan Basri Agus (HBA) memang patut diacungi jempol. Selain pertumbuhan ekonomi yang melejit, juga laporan keuangan pemerintah yang dihargai tingkat nasional.
Kali ini, Pemerintah Provinsi Jambi meraih penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), predikat opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas pengelolaan keuangan dan aset negara yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jambi. Memang, diraihnya opini WTP ini adalah buah kerja keras dari seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Jambi, namun bagaimanapun juga, peran HBA sebagai Gubernur Jambi patut diapresiasi atas penghargaan yang diraih ini. Apalagi, penghargaan WTP ini sudah diraih dua kali berturut-turut (atas pemeriksaan keuangan dan aset Pemerintah Provinsi Jambi tahun anggaran 2012 dan 2013).
Piagam Penghargaan WTP ini diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI, H. Boediono kepada Gubernur Jambi H. Hasan Basri Agus (HBA) pada Jum’at (12/09) pagi dalam acara Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun Anggaran 2014, yang diselenggarakan di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jl. Senen Raya no.1, Jakarta Pusat.
Selain Provinsi Jambi, ada beberapa provinsi yang juga meraih WTP, diantaranya Provinsi Jawa Timur, Riau, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Bengkulu dan, Jawa Barat.
Wakil Presiden RI, H. Boediono dalam sambutan dan arahannya mengatakan, Laporan Keuangan Pemerintah yang mendapatkan opini WTP tidak membuat para pimpinan instansi berbangga hati, karena opini WTP bukanlah tujuan akhir, tetapi hanya sasaran untuk mencapai good governance dalam pengelolaan keuangan dan aset pemerintah. \"Kita sadar bahwa tidak ada jaminan kementerian atau lembaga atau Pemerintah Daerah yang telah memperoleh opini WTP telah benar-benar terbebas dari praktek-praktek KKN. Upaya kita harus lebih dari itu,\" kata Wapres.
Selain upaya peningkatan kualitas pelaporan keuangan, kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai salah satu alat untuk melakukan pendeteksian dini atas kemungkinan terjadinya praktik-praktik penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara juga harus ditingkatkan. \"Di sini nampaknya masih banyak yang harus kita kejar,\" ucap Wapres.
Sementara itu, Menteri Keuangan RI, Muhammad Chatib Basri dalam sambutannya mengatakan bahwa reformasi pengelolaan keuangan negara diawali dengan terbitnya paket peraturan dibidang keuangan negara, yang meliputi UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara beserta peraturan-peraturan pendukungnya.
Menkeu mengatakan, jumlah Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun Anggaran 2013 yang mendapatkan opini Wajar sejumlah 83 LKKL, terdiri dari 65 LKKL mendapat opini WTP dan 18 LKKL mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Menangapi diterimanya penghargaan WTP ini, Gubernur Jambi HBA mengatakan, penghargaan kali ini adalah prestasi besar. Menurut orang nomor satu di jajaran Pemerintah Provinsi Jambi tersebut, transparansi memang harus terus ditingkatkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara kepada publik. ”Tentu, saya berharap pada tahun-tahun mendatang, good governance di Jambi bisa terus meningkat,” katanya.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi, H.Muslim Rizal yang turut serta mendampingi Gubernur mengatakan, kali ini Kemenkeu memberikan penghargaan kepada 65 Kementerian/Lembaga dan 152 pemerintah daerah, di antaranya adalah 16 pemerintah provinsi. ”Salah satunya Provinsi Jambi,” ujarnya.
Menurutnya, apresiasi ini memang layak diberikan kepada Pemerintah Provinsi Jambi yang berhasil meraih opini WTP. Sebab, selain tuntutan atas transparansi yang kian kuat, nilai nominal anggaran di pemerintah pusat dan daerah juga terus naik. ”Dengan diumumkan ke publik, kami harap ini jadi motivasi agar makin semangat untuk mendorong good governance (tata kelola yang baik),” katanya.
Kepala Inspektorat Provinsi Jambi, H.Ridham Priskap ketika dhubungi menyatakan, dirinya bersyukur atas diraihnya WTP ini.
Inspektur Pemerintah Provinsi Jambi ini mengharapkan, dengan diterimanya penghargaan WTP ini, terus memacu seluruh SKPD di Pemerintah Provinsi Jambi untuk terus-menerus membenahi pengelolaan keuangan dan aset, dalam rangka mempertahankan WTP.
Lebih lanjut, Ridham mengatakan bahwa tantangan kedepan semakin berat, untuk itu, semua SKPD diharapkan kerja keras, sehingga temuan BPK semakin sedikit, dan dengan demikian, WTP yang diraih Pemerintah Provinsi Jambi adalah WTP Murni, bukan WTP dengan paragraf.
(fth/adv)