JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo sudah membagi 34 pos kementerian pemerintahan mendatang. Sebanyak 18 pos disediakan untuk menteri berasal dari kalangan profesional murni. Sedangkan sisanya, 16 menteri, dari profesional parpol pendukung Jokowi-JK pada masa pilpres kemarin.
Namun, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar tak setuju dengan istilah yang disampaikan Jokowi tersebut, terutama soal istilah profesional parpol. Menurutnya, banyak pihak yang salah paham, dan akibatnya Jokowi dinilai ingkar janji dengan menempatkan banyak kepentingan parpol di kabinet.
“Itu ada salah paham. Makanya di awal saya tidak setuju dengan istilah 16 profesional parpol. Jadi kabur. Yang benar, itu semua menteri jadi anak buah preisden. Mau dia anak kolong, anak kampus, kulit hitam, partai atau non partai itu hanya latar belakang,” kata Muhaimin, di Jakarta, Rabu (17/9).
Walau begitu, Cak Imin, panggilannya, tetap yakin Jokowi akan memilih menterinya yang profesional. “Jokowi kita ingatkan waktu itu soal pembagian postur itu. Yang penting menteri bisa fokus dan kedepankan leadership,” pungkas Imin.
(rmo/jpnn)