Hearing di DPRD Nyaris ricuh
JAMBI - Ratusan warga lokalisasi Payosigadung atau yang dikenal pucuk kembali mendatangi DPRD Kota Jambi. Kedatangan mereka tetap sama seperti sebelumnya, yakni menolak rencana penutupan lokalisasi. \"Jangan tutup tempat kami. Kami minta Perda ini direvisi. Kami hanya cari makan,\" teriak salah satu warga dalam aksi itu kemarin (22/9).
Sayangnya permintaan mereka ini tak bisa dipenuhi Pemkot. Dan Pemkot kukuh lokalisasi Pucuk ditutup 13 Oktober 2014. Artinya, tahapan penutupan lokalisasi akan mulai berjalan sejak tanggal itu. Permintaan warga agar dibentuk pansus untuk merevisi Perda Nomor 2 tahun 2014 soal kegiatan prostitusi juga ditolak oleh Pemkot.
Hal ini ditegaskan langsung oleh Yan Ismar, staf ahli walikota dalam hearing di gedung DPRD Kota bersama perwakilan warga dan juga anggota DPRD Kota Jambi.
\"Untuk Perda tak akan ada revisi, penutupan tetap akan dilakukan 13 Oktober,\" tegasnya.
Ketegasannya ini menyulut emosi warga Pucuk dan pertemuan itu nyaris berujung ricuh hingga akhirnya warga membubarkan diri. \"Tekhnis pembinaannya nanti sosnaker leading sektornya. Ini merupakan sikap berbagai elemen termasuk Forkompinda tanggal 8 lalu yang sepakat pucuk ditutup 13 Oktober,\" tegasnya.
\"Kalau pemerintah terus memaksakan, kami akan tetap bertahan sampai titik darah penghabisan,\" jawab salah satu perwakilan warga dalam pertemuan itu kesal sambil meninggalkan ruang sidang yang diikuti perwakilan warga lainnya.
Hearing ini juga menghadirkan tim tekhnis rencana penutupan lokalisasi dari Pemerintah Kota Jambi. Tampak dalam pertemuan itu hadir, dua orang staf ahli Walikota, Yan Ismar dan Iskandar. Lalu juga Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Jambi, Kaspul dan juga Kabag Hukum Setda Kota Jambi, Edriansyah.
Iskandar, staf ahli walikota menerangkan, Pemkot terus berupaya memberantas kegiatan prostitusi di Jambi. Tempat hiburan lainnya, dijanjikan akan ditutup juga bersamaan dengan diterbitkannya Perda soal prostitusi ini. \"Sebab yang lain kan ada izinnya. Jadi ada mekanismenya untuk kami bisa menutup tempat hiburan lain termasuk karaoke keluarga,\" tukasnya.
Suasana hearing memang berlangsung panas karena warga memaksakan kehendaknya agar penutupan dibatalkan. \"Kalau mau tutup ya tutup semuanya. Jangan tebang pilih. Katanya sudah berkali-kali melakukan sosialisasi, kapan itu. Cuma dua kali pak kaspul (Kadissosnaker, red) melakukan sosialisasi di Pucuk. Jangan karena mempertahankan jabatan jadi kayaknya bekerja malah mengaku-ngaku, kami ini minta kepastian. Kalau memang tutup ya tutup semua. Kami minta keadilan,\" kata Saiful, salah satu perwakilan warga.
\"Kami tantang pemkot menutup tempat hiburan yang lain juga. Jangan tebang pilih. Jangan bicara pembinaan. Ini ada konflik yang terjadi. Ada seribuan orang yang cari makan disana. Apa mau tanggung jawab semuanya, bagaimana nasib mereka,\" kata Yoga, koordinator aksi dengan nada menantang.
Menanggapi tudingan warga yang mengatakan dirinya hanya dua kali melakukan sosialisasi, dia tak menyalahkannya. \"Sosialisasi banyak caranya, melalui media dan juga bertatap muka ke lokalisasi. Yang jelas kami sudah mengajukan bantuan ke kemensos untuk PSK dan Mucikari,\" terangnya.
Sementara Muhilli Amin yang memimpin pertemuan itu mengharapkan, ada komunikasi lebih lanjut antara pemerintah Kota Jambi dengan warga Pucuk. \"Ini sudah tegas perda tak bisa dianulir, ini sudah keputusan. Masalah kompensasi menjelang kesana baru dibahas. Mediasi dulu lah persoalan ini. Menjelang tanggal 13 itu harus ada komunikasi. Kata pemkot kan perda tak bisa dianulir, penutupan akan tetap dilakukan. Makanya harus ada komunikasi agar tidak terjadi bentrok,\" sebutnya.
Sementara itu, pantauan harian ini, untuk mengamankan aksi yang dijalankan warga Pucuk kemarin, ratusan personil kepolisian terlihat bersiaga di lokasi depan gerbang masuk DPRD Kota Jambi.Selain itu, juga terpantau satu unit Water Canon berada di lokasi untuk antisipasi menghalau pendemo jika terjadi bentrok.
(wsn)