JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo hingga saat ini masih merahasiakan nama-nama menteri yang akan dipilih dalam kabinetnya di pemerintahan baru. Meski demikian, pria yang akrab disapa Jokowi itu tak menampik ada juga nama kepala daerah berprestasi yang terdaftar sebagai kandidat calon menterinya.
\"Masuk dalam kandidat. Ada pokoknya, pokoknya dari seluruh Indonesia ada,\" ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Senin (22/9).
Jokowi enggan menyebut nama kepala daerah yang menjadi kandidat menteri tersebut. Dia menyatakan nama-nama itu belum tentu dipilih sebagai menteri, hanya tercatat sebagai kandidat untuk saat ini. Menurut dia, perlu dikalkulasi lebih dulu prestasi-prestasi para kepala daerah tersebut.
\"Harus dihitung lebih bagus membangun daerahnya sendiri atau ditarik untuk kepentingan nasional. Jadi, harus ada pertimbangan dan kalkulasi yang detail. Yang masuk kandidatnya banyak sekali. Tapi, belum ada yang terpilih,\" tegasnya.
Batal Umumkan Nama Kementerian
Rencana presiden terpilih Joko Widodo mengumumkan nama kementerian kemarin (22/9) tertunda. Tim transisi memastikan bahwa pengumuman nama kementerian dijadwalkan ulang pada akhir bulan ini. Tidak jelas alasan pengunduran pengumuman tersebut. Pekan lalu Deputi Tim Transisi Akbar Faisal menyampaikan bahwa Jokowi akan mengumumkan nama-nama kementerian pada Senin (22/9). Wartawan media cetak dan elektronik dari berbagai media di tanah air bersiap di rumah transisi sejak pagi. Namun, hingga tadi malam, tidak ada tanda-tanda adanya pengumuman. Para penghuni rumah transisi bersikap seolah tidak pernah ada rencana tersebut. Akbar Faisal juga menghilang dan tidak bisa dihubungi seharian kemarin.
Deputi Tim Transisi Eko Putro Sandjojo yang dikonfirmasi kemarin justru mempertanyakan informasi yang disampaikan Akbar Faisal tersebut. Eko memastikan pengumuman nama kementerian dilakukan Jokowi-JK pada akhir September. \"Kalau sesuai yang rapat koordinasi yang saya ikuti, bukan pekan ini. Sekarang ini masih terus dimatangkan,\" tutur Eko kemarin.
Di antara 34 kementerian yang membantu Jokowi-JK, ada sejumlah nama kementerian yang beredar. Di antaranya, kementerian nelayan, maritim, koperasi, kesra, serta perumahan rakyat. Lima kementerian itu diprediksi diplot untuk menteri dari profesional partai politik.
Lalu, ada juga kementerian keuangan, energi dan sumber daya mineral (ESDM), BUMN, pertanian, serta perekonomian. Pos kementerian itu telah dipastikan Jokowi-JK akan diduduki kalangan profesional.
Untuk mematangkan nama-nama kementerian itu, tim transisi berencana melakukan presentasi di depan tim reviewer atau tim penyelaras pada pekan ini. Hal tersebut ditujukan untuk menyelaraskan antara nama kementerian dan program kerja. \"Saya nanti presentasi soal perdagangan, ekonomi kreatif, dan persoalan Papua,\" ujarnya.
Soal pembagian kementerian antara profesional dan profesional partai, dia menuturkan bahwa PKB menginginkan kementerian yang dekat dengan konstituen partai, yakni rakyat kecil. \"Tentu kementerian yang prorakyat,\" katanya.
Karena itu, harapannya ada sejumlah kementerian yang bisa dibantu partai nahdliyin tersebut. Misalnya, maritim, nelayan, kesra, koperasi, dan perumahan rakyat. \"Tapi, semua itu bergantung pada Jokowi-JK,\" papar politikus PKB tersebut.
Meski begitu, sejak awal PKB sepakat dengan koalisi tanpa syarat dari Jokowi-JK. Adanya profesional partai dalam kementerian sebenarnya juga menguntungkan partai. Jika pemerintahan berhasil, tentu selain presiden dan menteri, partai dianggap berhasil. \"Karena itu, profesional partai nanti harus loyal kepada presiden. Sebab, partai pasti diuntungkan jika pemerintahan dianggap berhasil oleh rakyat,\" terangnya.
(idr/c6/tom/flo/JPNN/c17/tom)