JAKARTA - Joko Widodo-Jusuf Kalla sudah resmi diambil sumpah pada Senin (20/10) sebagai presiden dan wakil presiden. Pengambilan sumpah itu harusnya menjadi awal dari kerja yang didengungkan, bukan justru sebaliknya dengan melakukan kampanye.
Pernyataan ini disampaikan anggota MPR, Jeffrie Geovanie yang mengomentari pemilihan tempat untuk mengumumkan kabinet di Tanjung Priok, Rabu (22/10) kemarin. Namun, pengumuman itu pun ditunda tanpa penjelasan dari Jokowi.
“Saatnya untuk “how to govern” bukan lagi “how to campaign”,” kata Jeffrie saaat dihubungi, kemarin (23/10).
Menurut Jeffrie, langkah seperti ini sebaiknya distop. Alasannya, rakyat membutuhkan kerja nyata, bukan kehebohan semata yang sifatnya hanya simbolik. “Setop aktivitas-aktivitas simbolik mulailah bekerja nyata, masyarakat menunggu Presidennya,” ungkap Jeffrie.
Apalagi, dalam amatan Jeffrie, drama politik beberapa hari ini yang dipertunjukkan Presiden Jokowi dan team, sungguh sangat tidak efektif.
“Saya khawatir ekspektasi publik yang besar pada Presiden Jokowi dan kecintaan masyarakat yang sangat berubah menjadi kekecewaan,” katanya.
Sementara itu, Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Umar Arsal juga meminta Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla komitmen dengan pidato sambutannya saat pengucapan sumpah jani, yakni kerja, kerja dan kerja.
Menurutnya, Jokowi harus membuktikan janjinya karena rakyat sudah menunggu pemerintahan yang baru. Karenanya, Umar Arsal meminta Jokowi-JK segera umumkan menteri kabinetnya agar biar langsung kerja.
“Saya kira rakyat sudah menantinya Presiden berkerja, dan langsung kerja sesuai komitmennya dalam sambutan kemarin. Jadi segera buktikan,” kata Umar.
Umar pun menyesalkan soal pembatalan pengumuman menteri di Tanjung Priok. Memang, kata dia, soal batal atau tidaknya itu menjadi hak dari Presiden Jokowi. “Tapi kalau sudah dipersiapkan dan wartawan sudah hadir, Paspampres siaga, panggung juga siap lalu batal, ini terkesan Jokowi-JK belum percaya diri dengan nama-nama menterinya,” kata Ketua Departemen Tanggap Darurat DPP Partai Demokrat ini.
Umar juga sedih dengan adanya ketidaksetujuan Wapres Jusuf Kalla, dengan rencana Jokwi mengumumkan menterinya di Tanjung Priok. “Kalau batal gara-gara wakilnya tidak setuju, saya sedih juga mendengarnya. Baru saja dilantik mereka tidak harmonis, bagaimana mau kerja ke depannya,” sindir Umar.
(awa/boy/jpnn)