JAKARTA - Penunjukan Saleh Husin sebagai Menteri Perindustrian periode 2014-2019 menggantikan Muhamad Sulaeman Hidayat ditanggapi dingin kalangan pengusaha. Ketua Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu dinilai kurang berpengalaman di sektor industri.
‘’Kalau dilihat dari pengalaman dan sepak terjangnya di sektor industri memang sepertinya kurang, tapi kita nggak boleh langsung men-judge begitu. Kita lihat dulu nanti bagaimana kerjanya, pemikirannya, dan kebijakan-kebijakannya bagaimana. Setidaknya dalam 100 hari bisa kita lihat,\" ujar Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofyan Wanandi kemarin (26/10).
Sofyan mengatakan, jam terbang Saleh Husin di sektor industri selama ini memang tidak banyak terdengar. Bukan hanya di masyarakat, di kalangan pengusaha pun Saleh Husin lebih banyak dikenal sebagai politisi. Apalagi selama ini Saleh masuk sebagai legislator di Komisi V yang membidangi transportasi.\"Kita coba lihat dululah seperti apa kerjanya,\" tukasnya.
Pertama-tama kalangan pengusaha ingin melihat terlebih dahulu apa konsep-konsep yang ditawarkan Saleh Husin untuk mendongkrak kinerja industri nasional. Pasalnya tantangan industri nasional akan bertambah berat mulai akhir tahun 2015 nanti, yaitu saat dimulainya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).\"Tantangan lima tahun kedepan akan lebih berat,\" tandasnya.
Dengan pengalaman yang minim tersebut, kata Sofyan, pihaknya khawatir Menperin kurang bisa bergerak cepat dalam mengakomodir keinginan pelaku usaha. Namun begitu dia tetap berharap Saleh mampu mengatasi tugas-tugas sebagai Menteri Perindustrian.\"Menperin itu harus menjadi sosok yang paling pro industri jadi bisa memberikan insentif, mempermudah perizinan, dan persuasi terhadap investasi,\" lanjutnya.
Apindo akan memberi kesempatan kepada Menteri Perindustrian baru, Saleh Husin, untuk menjalankan tugas-tugasnya. Pihaknya juga siap untuk memberi masukan jika diperlukan. Pasalnya pelaku usaha dan pemerintah harus berjalan bersama dalam menghadapi tantangan dan persaingan industri yang semakin ketat.\"Industri padat karya harus menjadi prioritas kita,\" sebutnya.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Natsir Mansyur, mengakui bahwa sosok\"Saleh Husin\"memang lebih banyak terdengar sebagai politisi. Namun sejak muda Saleh sudah bergelut dengan industri. Saat ini Saleh juga masih tercatat sebagai Komisaris dan Direksi di sejumlah perusahaan.\"Meskipun saat ini dikenal sebagai politisi tapi Pak Saleh cukup dekat dengan industri,\" tukasnya.
Natsir mengungkapkan bahwa tugas utama yang perlu dikerjakan Saleh Husin adalah melanjutkan hilirisasi industri mineral dan perkebunan, kemudian perlu juga melakukan pemerataan industri di luar pulau Jawa. Saleh juga perlu membuat kebijakan baru yang lebih pro industri untuk mengundang investasi di sektor manufaktur.\"Pembangunan pabrik-pabrik baru diperlukan untuk mengurangi impor bahan baku manufaktur,\" jelasnya.
Sementara itu, pasca diumumkannya Kabinet Kerja Jokowi-JK, sejumlah apresiasi dan kritikan bermunculan. Salah satunya dari Yunus Husein, mantan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). Dia mengapresiasi sejumlah kabinet diisi professional yang sesuai bidangnya.
Namun mantan Staf Ahli Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) itu juga mengkritisi masih masuknya sebagian politisi yang kompetensinya diragukan dalam kabinet kerja Jokowi-JK. Dia mencontohkan sosok Yasonna Hamonangan Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) yang berasal dari PDIP.
\"Saya kenal beliau waktu masih duduk di komisi III DPR. Beliau datar saja dan kemungkinan semangat revolusi mental kurang kuat,\" ujar Yunus pada Jawa Pos. Dia khawatir sosok Yasonna dari partai politik juga kurang bisa independen.
Kalau melihat secara akademisnya, Yunus menyebut sosok Yasonna baik. Namun, dia memiliki kekhawatiran adanya pengaruh partai yang membuat Yasonna berubah.
Munculnya nama Yasonna sebagai Menkumham memang termasuk kejutan. Sebelumnya sosok yang digadang-gadang sebagai Menkumham ialah Saldi Isra yang selama ini memang dikenal sebagai akademisi sekaligus penggiat anti korupsi. Indonesia Corruption Watch (ICW) pun sempat mengapresiasi munculnya nama Saldi Isra.
Ketua Pusat Kajian Anti Pencucian Uang (PUKAU) itu juga mengkritisi dipilihnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. \"Agak meragukan kompetensinya dan sukses story dibidang LH dan Kehutanan,\" ujar Yunus. Dia juga mengkritisi tetap masuknya nama Puan Maharani dalam jajaran kabinet. \"Liat saja saat diwawancara televisi jawabannya meragukan dan tidak jelas konsepnya dalam hal pembangunan manusia dan budaya,\" jelasnya.
Terpisah, Jubir KPK Johan Budi S.P berharap sosok Yasonna mampu menerjemahkan permintaan Presiden Jokowi terkait penguatan pemberantasan korupsi. Deputi Pencegahan KPK itu kembali mengingatkan janji presiden saat kampanye yang menyebut bakal memperkuat lembaga antirasuah. \"Jangan sampai berlawanan dengan apa yang presiden canangkan,\" jelasnya.