Pelayanan Publik Dibawah Standar

Senin 27-10-2014,00:00 WIB

JAMBI - Pelayanan publik di Provinsi Jambi dinilai belum memuaskan. Pemerintah harus banyak berbenah untuk meningkatkan pelayanan publik, terutama dari Sumber Daya Manusia (SDM) para pegawainya. Hal tersebut diketahui dari hasil monitoring di beberapa daerah yang telah dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Jambi. Ada beberapa daerah yang pelayanannya dibawah standar, Pemerintah Perovinsi Jambi, Kota Jambi, Kota Sungaipenuh dan Kabupaten Kerinci.

 Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jambi, M. Taufik Yasak mengatakan, hasil monitoring yang dilakukan di beberapa daerah di Jambi standar komponen pelayanan publik masih lemah.

“Yang sudah kita lakukan monitoring yakni Pemprov, Pemkot Jambi, Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, secara keseluruhan standar komponen pelayanan publik yang kita harapkan sesuai dengan UU no 25 tahun 2009 rata-rata banyak belum dilaksanakan,” kata Taufik.

Dari hasil tersebut, persentase pelayanan publik masih 50 persen dan Ombudsman bakal melakukan konsultasi dengan kepala daerah masing-masing untuk dilakukan perbaikan.

“Kelemahan yaitu rata-rata standar pelayanan publik padahal MoU sudah kita teken dengan pemerintah daerah, kalau untuk persentase masih 50-50, dan kita sudah sosialisasikan MoU itu, mustinya para pejabat tahu, ya tidak harus nunggu instruksi langsung pak Gubernur,” katanya.

SDM Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi satu diantara kelemahan utama masih belum baiknya pelayanan public. “SDM nya masih lemah, pembinaan dari atasan juga masih lemah dan kemauan untuk lebih ingin tahu dari para pegawai kita masih kurang, rata-rata juga masih acuh terhadap ketentuan undang-undang,” kata Taufik.

Padahal menurut Taufik SDM pegawai sangat berpengaruh terhadap meningkatnya kualitas pelayanan publik. “Padahal menurut UU no 32 tahun 2004 itu kan intinya PNS itu bisa meningkatkan pelayanan publik, pelayanan publik yang baik berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan daerah dan penerimaan Negara,” katanya.

Hasil monitoring terhadap pelayanan publik di daerah-daerah ini nantinya menurut Taufik bakal diumumkan pada akhir Desember tahun 2014, atau menjelang peringatan HUT Provinsi Jambi yang jatuh pada tanggal 6 Januari mendatang.

“Hasil temuan kita memang belum kita ekspose, nanti kita ekspose di akhir Desember jelang peringatan HUT Provinsi Jambi,” katanya.

(fth)

Tags :
Kategori :

Terkait