JAMBI – Isu reshuffle di Provinsi Jambi sudah diperbincangkan dimana-mana. Hal itu menyusul realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi tahun 2014 masih jauh dari harapan. Berdasarkan hasil evaluasi, tercatat baru sekitar 40 persen realisasi keuangan dan fisik.
Sekda Provinsi Jambi, Ridam Priskap, menegaskan, memang sejumlah SKPD tengah di evaluasi kinerjanya oleh gubernur Jambi. Ada beberapa SKPD yang menjadi catatan agar segera di benahi.
“Ada catatan penting untuk SKPD yang harus di benahi. Pak gubernur ingin SKPD bisa bekerja cepat dan berlari mengejar ketertinggalan,”ujarnya, kemarin.
Dari evaluasi itu, ada beberapa SKPD yang bakal di ganti. Namun sayang, Ridam masih enggan menyebutkan siapa saja yang bakal di geser. Soal waktu pelantikan, ketua Baperjakat ini juga masih merahasiakannya.
“Mengisi kekosongan, seperti di inspektorat,” katanya.Ia mengatakan, beberapa waktu lalu gubernur turun langsung melakukan evaluasi terhadap SKPD. Menurutnya, gubernur berharap SKPD untuk mengejar serapan anggaran tersebut.
Namun tetap dengan catatan program fisik yang menyentuh masyarakat luas. “Seluruh SKPD harus mengejar program fisik untuk mendongkrak serapan atau realisasi APBD jelang tutup buku. Namun tetap berpatok kepada program untuk kepentingan masyarakat luas,” katanya.
Dia mengatakan, gubernur juga memita agar realisasi anggaran bisa dilakukan hingga akhir tahun mendatang. Ia mengaku optimis serapan bisa diatas 96 persen. Ridam juga sepakat dengan gubernur untuk tidak akan memberikan disposisi atau menyetujui kegiatan SKPD dengan anggaran besar tetapi tidak menyentuh masyarakat. Sebut saja seperti perjalanan dinas, seminar, pelatihan dan sebagainya.
“Kalau tak berguna bagi masyarakat tak usah dibuat,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas PU Provinsi Jambi fauzi Ansori mengaku optimis bisa mengejar ketertinggalan serapan APBD tersebut. “Sesuai arahan Pak Gubernur, proses mengejar realisasi anggaran terus dilakukan,” tandasnya.
“Pak Gubernur tidak ingin program yang dijalankan tetap sasaran dan tidak bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.
(fth)