JAKARTA -- Kartu Indonesia Sehat (KIS) memang direncanakan akan diluncurkan secara nasional pada awal bulan depan. Namun sebelum itu,Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah terlebih dahulu membagikan Kartu elektronik bantuan kesehatan itu pada warga di salah satu lokasi pengungsian Sinabung, Sumatera Utara.
Setidaknya ada sebanyak 500 kepala keluarga (KK) yang menerima KIS tersebut. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani menuturkan, pembagian KIS ini diharapkan dapat membantu masyarakat di pengungsian untuk memperoleh pengobatan gratis.
\"Tak hanya kartu Indonesia Sehat, di sana bapak presiden juga membagikan kartu Indonesia pintar untuk pendidikan gratis, dan kartu keluarga sejahtera pada satu desa,\" ungkap Puan di Jakarta, kemarin (29/10).
Diakuinya, pembagian KIS di Sinabung memang lebih cepat dibanding dengan rencana peluncuran pada awal November 2014. Hal itu, menurutnya, sekaligus menjadi ajang uji coba untuk mengetahui apakah KIS dapat terakses dengan baik dan benar. \"Jikalau ternyata sudah bisa berarti sudah siap untuk dapat diakses masyarakat seluruh Indonesia. Sehingga diharapkan masyarakat akan bisa menikmati kesehatan gratis dan pendidikan gratis,\" pungkasnya.
Sementara itu, terkait kekhawatiran akan tumpang tindihnya proram KIS dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelolah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, ditegaskan kembali oleh politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bahwa kondisi itu tidak akan terjadi. Menurutnya, KIS justru akan melengkapi JKN yang telah ada sebelumnya.
\"Dengan KIS justru akan ditambah cakupan apa yang telah tercover oleh JKN. Misalnya, penambahan layanan untuk pemasangan alat kontrasepsi gratis, tes HIV, kecelakaan dan tambahan lain,\" urainya. KIS juga, imbuhnya, akan melakukan tambahan jumlah penerima bantuan iuran (PBI) ke depan secara bertahap.
Dijelaskan kembali oleh Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Chazali Situmoran, bahwa sejatinya KIS merupakan perpaduan antara program pemerintah dengan BPJS kesehatan. Sehingga banyak cakupan masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari KIS tersebut. Misalnya, korban bencana alam yang dulunya hanya ditanggung pemerintah. Dengan adanya kepemilikan KIS, maka hal itu dapat ditanggung pula oleh BPJS Kesehatan. \"Memadukan antara pos anggaran yang jadi tanggung jawab pemerintah dan BPJS. Kalau sudah mendapat KIS, program pemerintah dapat BPJS juga dapat,\" tuturnya.
Sementara itu, pembagian KIS akan diprioritaskan pada penerima bantuan iuran (PBI) yang terdaftar dalam BPJS kesehatan. Ada sebanyak 86,4 juta jiwa yang akan meretur kartu Jaminan Kesehatan mereka dengan KIS dalam waktu dekat. Seiring dengan itu, akan dilakukan pula penambahan peserta PBI sebanyak 15 ribu orang. \"Jumlah tersebut menggantilan mereka yang telah meninggal,\" ungkapnya.
(mia)