JAKARTA - Masa kepemimpinan Wiranto di Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) segera berakhir. Parpol besutannya itu akan menggelar Musyawarah Nasional ke-III pada Februari 2015 mendatang.
Belum diketahui siapa saja kandidat ketum Hanura yang akan maju di Munas. Begitu juga soal kemungkinan Wiranto yang dua periode berturut-turut memegang pucuk pimpinan Hanura, maju kembali mencalonkan diri dalam pemilihan ketum.
Pengamat politik hukum dari Universitas Parahyangan Bandung, Prof. Asep Warlan Yusuf menyesalkan jika ternyata Wiranto masih berhasrat memimpin lagi partainya tersebut.
“Wiranto harusnya sudah mundur teratur dalam kancah dunia perpolitikan yang langsung memimpin sebuah partai politik,” ujar Prof. Asep.
Lagipula, lanjut Prof Asep menekankan, UU Kepartaian mengamanahkan bagi setiap partai politik melakukan kaderisasi kepemimpinan. Hal ini penting agar parpol tetap eksis menjalankan demokrasi. Sayangnya, kaderisasi jarang dilakukan sehingga seolah-olah partai milik pribadi.
“Kenapa sih bu Megawati, pak SBY, sekarang ARB dan Wiranto tidak mau melepaskan jabatan itu,” kritiknya.
Di satu sisi, ia mencermati selama ini kewenangan yang dimiliki seorang ketum di beberapa partai terlalu mutlak. Ketum bukan hanya berkuasa menentukan caleg atau kepala daerah yang dimajukan, melainkan juga andil dalam pemilihan presiden.
“Dengan kewenangan sekuat itu sebesar itu nggak rela diserahkan ke orang lain,” ujarnya.
Ditanya kader-kader Hanura yang mumpuni, ia pun menyebut nama Yuddy Chrisnandi yang kini tengah duduk di kursi menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK.
“Saya nggak tahu apa di Hanura ada kader mumpuni lainnya untuk menjadi ketum tanpa harus duduk di kabinet,” ungkapnya.
(wid)