JAKARTA - Ketua DPR RI Setya Novanto mengatakan peluang pemekaran komisi demi mengakomodasi keinginan fraksi-fraksi di Koalisi Indonesia Hebat (KIH) untuk duduk sebagai pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD), masih terbuka.
Hal ini dikatakan Setya Novanto di Gedung DPR RI, Jakarta kemarin (4/11). Menurutnya, sampai saat ini musyawarah dan mufakat dengan fraksi-fraksi di KIH sedang berjalan. Sehingga berbagai peluang masih terbuka dilakukan, termasuk pemekaran komisi.
“Masih musyawarah mufakat seperti yang disarankan presiden dan wapres kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Kita membuka untuk semua, jalan keluar ada,” jelasnya.
Politikus Golkar ini meminta masyarakat bersabar karena hingga Senin malam komunikasi antara pimpinan dengan utusan Fraksi PDI Perjuangan Cs terus terjalin.
Senada, bekas juru bicara Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR, Tantowi Yahya juga membenarkan jika pihak-pihak yang ditugaskan melakukan lobi politik terus bekerja.
“Ada tim yang memang ditugaskan fraksi-fraksi untuk lobi-lobi, kita berharap hasil lobi mengerucut, status quo dapat segera berakhir, parlemen bekerja, pemerintah dapat kepastian dengan siapa dia bekerja, kita bisa langsung produktif,” tandas Wakil Ketua Komisi I DPR ini.
Sementara itu, Anggota DPR RI dari kubu KMP sudah mulai gerah dengan adanya DPR tandingan yang dibentuk fraksi-fraksi KIH yang dikomandani PDI Perjuangan. Dalam Sidang Paripurna DPR kemarin (4/11), anggota mendesak agar pimpinan DPR RI segera bersikap terhadap DPR tandingan tersebut.
Hal ini disampaikan oleh Anggota Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman. Dalam Sidang Paripurna itu, Benny meminta Taufik Kurniawan selaku pimpinan sidang untuk menjelaskan sikap DPR terhadap DPR tandingan.
“Apa sikap pimpinan terhadap sikap mosi tidak percaya kepada pimpinan yang dilakukan KIH. Saya ingin paripurna mengambil sikap tegas dalam hal ini,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR itu dalam Sidang Paripurna pengesahan mitra kerja komisi-komisi DPR di pemerintahan.
Benny menyatakan pimpinan DPR yang diketuai Setya Novanto merupakan pimpinan yang dipilih melalui mekanisme yang duatur undang-undang MD3 dan tata tertib DPR serta sudah diakui pemerintah Presiden Joko Widodo.
“Kami mohon disikapi dan kalau bisa diambil keputusan kita tegas menolak adanya kelompok seperti itu,” tegasnya.
Senada, Anggota Fraksi Demokrat lainnya, Herman Khaeron menyatakan dukungan kepada pimpinan DPR menyelesaikan masalah ini dengan segera menjalin komunikasi dengan fraksi-fraksi di KIH.
“Saya yakin ada solusi. Kita serahkan pada pimpinan lah, supaya kita bisa bersama-sama, supaya kita bekerja, bekerja, bekerja, sesuai moto Presiden Joko Widodo,” tandasnya.
Menyikapi hal ini, pimpinan DPR Taufik Kurniawan hanya menyatakan jika masalah tersebut akan segera disikapi oleh pimpinan DPR. “Nanti akan kita tindak lanjuti,” tegasnya.
(fat/jpnn)