JAKARTA - Butuh usaha ekstra keras untuk menjadikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai salah satu pilar ekonomi daerah. Pasalnya, dari 1.200 BUMD di seluruh Indonesia, hanya 20 persen yang kinerja keuangannya sehat. Artinya, ada 960 BUMD yang sakit.
Ketua Umum Badan Kerjasama BUMD Seluruh Indonesia Arif Afandi mengakui, dengan jumlah 1.200 dan aset lebih dari Rp 500 triliun, BUMD sebenarnya memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pilar penting ekonomi Indonesia. “Sayangnya, masih banyak BUMN yang kondisinya tidak sehat karena pengelolanya kurang profesional,” ujarnya usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres kemarin (25/11).
Menurut Arif, dari 20 persen atau sekitar 140 BUMD yang sehat tersebut, mayoritas adalah perbankan, baik itu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) maupun bank umum daerah. Hal itu disebabkan sektor perbankan diawasi ketat oleh regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Bank Indonesia secara makro, sehingga pengelolanya pun banyak berasal dari kalangan profesional karena harus melalui tahao fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan. “Jadi, kuncinya adalah profesionalitas,” katanya.
Arif mengakui, dahulu banyak pejabat BUMD yang merupakan orang-orang titipan dari pejabat daerah selaku pemegang saham. Namun, kondisi tersebut sekarang sudah berangsur membaik. “Itu juga yang tadi dipesankan Pak JK, BUMD tidak boleh lagi jadi tempat penitipan orang-orang yang tidak profesional,” ucapnya.
Presiden direktur Wira Jatim Group ini mengatakan, kedatangannya ke Kantor Wapres memang untuk meminta masukan dari JK terkait pengelolaan BUMD, sekaligus mengundang JK untuk menghadiri acara BUMD Expo dan Strategic Forum di Surabaya 17 - 19 Desember mendatang. “Kami secara khusus minta ke Pak JK untuk menyamakan visi gubernur, bupati, dan walikota sebagai pemegang saham agar sama-sama mendorong profesionalisme BUMD,” jelasnya.
Bagaimana kondisi BUMD di Jatim? mantan wakil walikota Surabaya ini mengklaim, 15 BUMD yang ada di bawah koordinasi Wira Jatim Group sudah cukup profesional dan berkinerja baik. “Salah satu kuncinya, karena gubernur saya (Soekarwo, Red) punya visi bisnis yang kuat, sehingga memberi keleluasaan profesional untuk mengelola BUMD,” ujarnya.
Mantan pemimpin redaksi Jawa Pos itu menambahkan, selain membuka lapangan kerja dan memberikan kontribusi finansial di daerah, BUMD juga diharapkan bisa menjadi inisiator proyek-proyek strategis di daerah. Misalnya, di Jawa Timur, BUMD masuk ke industri tepung tapioka karena tingginya kebutuhan, serta ikut dalam proyek infrastruktur jalan tol. “Ini penting agar BUMD bisa menjadi pendorong ekonomi daerah,” ujarnya.
Seniman yang juga menjadi Pembina Badan Kerjasama BUMD Seluruh Indonesia Eros Djarot mengatakan, perbaikan kinerja BUMD menjadi lebih mendesak karena Indonesia sudah akan memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada akhir 2015 mendatang. “Karena itu, aspek Badan Usaha harus lebih kuat dibanding aspek Milik Daerah nya,” katanya.
(owi)