JAKARTA - Dua kubu Partai Golkar terus berebut mengesahkan kepengurusan masing-masing. Kemarin (15/12) anggota partai Golkar versi Munas Ancol Agun Gunandjar Sudarsa mendatangi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) untuk melengkapi surat pengesahan kepengurusan partai.
Sekitar pukul 09.00 Agun sudah datang di Kantor Kemenkum HAM. Setelah menunggu beberapa saat, dia ditemui Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly. Mereka menggelar rapat tertutup.
Setelah rapat tertutup tersebut, Agun menjelaskan, pihaknya datang untuk melengkapi sejumlah dokumen. Salah satunya, surat permohonan pengesahan kepengurusan. “Seminggu lalu kami juga datang, tapi surat belum lengkap persyaratannya,” jelas dia.
Yang penting, dalam dokumen tersebut juga ada penjelasan yang membandingkan antara munas di Ancol dan Bali. Dengan begitu, harapannya, Kemenkum HAM bisa mengambil kebijakan yang tepat. “Semuanya dibandingkan dari personel dan aspek hukumnya. Jadi, Kemenkum HAM bisa mengetahui, pihak mana yang lebih berhak dan sesuai prosedur,” jelasnya.
Lalu, apakah Golkar versi Munas Ancol mendesak agar kepengurusan segera disahkan. Dia mengaku bahwa sama sekali tidak ada desakan dari pihaknya. Kemenkum HAM bisa memegang teguh undang-undang partai serta mempelajari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Golkar.
“Tidak mungkin lah kami minta disahkan dalam beberapa hari meski kami ini teman lama. Silakan dinilai, dikaji, dan diteliti semua persyaratan tersebut,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) Partai Golkar versi Ical mengatakan, dalam waktu dekat, Menkum HAM memutuskan kepengurusan Golkar yang sah. Apakah Agung atau Ical. Dia menginginkan Ical yang menjadi pemenang. Menurut dia, pemerintah harus melihat mekanisme sebelum sampai hari H munas. Di antaranya, melihat keputusan rapimnas, AD/ART, serta peserta munas. “Semua DPD I dan DPD II hadir. Organisasi sayap pun hadir. Kami minta pemerintah netral dalam memutuskan perkara tersebut,” ucapnya.
Di bagian lain, Sekjen Golkar versi Ical, Idrus Marham, yakin Menkum HAM akan memilih Golkar ARB daripada Agung. Sebab, semua persyaratan munas sudah dilakukan. “Pasti kalau pemerintah yang demokratis mengakui munas yang demokratis,” ujarnya kemarin (15/12) di gedung DPR.
Idrus terlihat percaya diri. Dia bahkan mengatakan sudah mengenal lama Menkum HAM Yasonna. Dengan begitu, dia yakin kemenangan pasti milik Golkar Ical. “Saya sudah mengenal lama Pak Yasonna sejak duduk bersama di komisi II. Pasti beliau tahu mana Golkar yang sah,” paparnya.
Terkait islah, Idrus mengaku hal tersebut belum terlintas. Mantan anggota MPR itu mengatakan bahwa pihaknya belum menginginkan islah sebelum kubu Agung mengakui kesalahannya. “Masak kader yang salah diberi keleluasaan kembali. Harusnya dia sadar dulu atas kesalahannya agar tidak berbuat kesalahan yang sama,” terangnya.
(idr/aph/c10/end)