JAKARTA-Tarik ulur kepastian pengelola Blok Mahakam pasca berakhirnya kontrak dengan Total pada Maret 2017 tampaknya bisa segera disudahi. Menteri ESDM Sudirman Said memastikan bulan depan sudah keputusannya. Saat ini, hanya tinggal final touch sebelum menyampaikannya kepada publik.
Kepastian itu disampaikan Sudirman usai melantik pejabat struktural eselon II Kementerian ESDM di kantornya, kemarin. Keputusan final bisa disampaikan segera setelah pihaknya secara estafet membahas blok tersebut tiap minggu. \"Rencananya, Februari akan diputuskan. Para pihak (berkepentingan) sudah paham maunya pemerintah,\" ujarnya.
Selain pengelola, dia juga menyampaikan hasil pertemuan dengan Pemda Kalimantan Timur. Intinya, membicarakan soal pembagian hak partisipasi atau participating interest (PI). Pemda berharap bisa mendapat PI sebesar 10 persen dari pengelolaan Blok Mahakam. Sudirman merestui adanya pemberian PI dengan syarat.
Yakni, mantan Dirut PT Pindad (Persero) itu tidak mau Pemda Kalimantan Timur hanya dijadikan topeng bagi pihak tidak bertanggung jawab. \"Kami mau memberi kesempatan. Tapi, jangan sampai dijadikan muka dan di belakang ada orang-orang tidak berniat yang menguasainya,\" terangnya.
PT Pertamina adalah perusahaan yang disebut-sebut sangat meminati Blok Mahakam. Pemerintah sendiri siap menyerahkan pengelolaan kepada perusahaan yang dipimpin oleh Dwi Soetjipto itu. Namun, sempat ada wacana agar Pertamina menggandeng Total E&P Indonesie yang saat ini mengelola Blok Mahakam. Kerjasama itu dilakukan sebagai transisi sampai Pertamina siap mengelola sendiri.
Namun, Direktur Pertamina Dwi Soetjipto di DPR menegaskan agar blok itu diserahkan 100 persen kepada Pertamina. Soal nanti Pertamina menggandeng partner lain untuk menggarap, biar menjadi keputusan manajemen. \"Kita bisa kerjasama dengan Total. Karena Total yang tahu kondisi sebelumnya,\" ucapnya.
Dihubungi terpisah, Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam mengatakan pihaknya siap menerima apapun keputusan pemerintah. Namun, Pertamina tetap berjuang agar mendapatkan hak pengelolaan Blok Mahakam. Saat ini, tim sedang menyusun rencana pengelolaan lading minyak itu secara menyeluruh.
\"Termasuk usulan adanya masa transisi agar tidak terjadi produksi yang signifikan di Blok Mahakam,\" jelasnya. Rencananya, proposal dari Pertamina akan diserahkan pada Pemerintah sekitar awal Maret.