Namun apa lacur, pada akhirnya KPK hanya tampak sebagai “pedagang” status tersangka yang pelan-pelan terlupakan oleh memori singkat publik menyusul absennya kekuatan politik resmi yang berdiri satu suara dengan KPK. Buktinya, Setya Novianto makin kokoh di puncak pimpinan DPR. Alih-alih menjebloskan Setya Novianto ke balik jeruji besi, akhirnya sekarang KPK malah mencari mangsa lain untuk diberi label “bermasalah secara hukum”. Jika KPK tidak segera membuktikan semua celotehan publiknya, maka semua calon tersangkakedepannya akan berlindung dibalik asas “praduga tak bersalah” dan bebas menjadi apa saja yang dipercayakan penguasa kepadanya.
Secara politik, peristiwa-peristiwa ini membuktikan bahwa demokrasi kita adalah demokrasi oligarkis yang arahnya sangat ditentukan oleh kepentingan politik para elit. Ayunan demokrasi bergerak sesuai keuntungan yang bisa didapat dari aksi-aksi transkasional yang sangat elitis. Itulah mengapa sedari awal saya selalu kurang percaya dengan teori popular soal bagaimana transisi demokrasi terjadi di negeri ini, teori popular yang lebih mengedepankan kekuatan mahasiswa dan masyarakat sipil sebagai katalisator transisi dari rezim Soeharto menuju rezim demokrasi. Bukan maksud mengesampingkan peran dari dua kekuatan politik ini, tapi secara politik, dua kekuatan ini hanya tampak sebagai kekuatan komplementer dari proses pergeseran majikan politik, dari Soeharto sebagai majikan lama ke majikan baru yang sangat diuntungkan oleh lengsernya sang diktator. Inilah yang menyebabkan saya lebih memilih pendekatan “pergeseran patron politik” yang diperkenalkan Yuki Fukuoka dari Bristol University sebagai pendekatan teoritis untuk membedah masa transisi Indonesia di tahun 1997-1998 lalu.
Saat ini terbukti, kepentingan strategis dari dua kekuatan tadi tidak terakomodasi sama sekali di dalam roda pergerakan demokrasi Indonesia, terlempar dari sistem politik yang dilahirkan reformasi. Pergerakan politik hanya buah dari transaksi para elit. Harapan adanya opisisi yang loyal plus substansial akhirnya hanya menjadi mainan terminologi yang menggoda publik sebagaimana saya awalnya sempat berharap akan ada oposisi yang tangguh itu. Karena faktanya, oposisi yang ada ternyata hanyalah \"opisisi sama sisi\", oposisi yang lebih senang bertransaksi ketimbang menjalankan mekanisme check and balances sebagaimana yang diharapkan publik.
Penulis adalah Pemerhati Ekonomi Politik