Selain tiga gubernur, sejumlah menteri juga turut mendampingi presiden dalam rapat terbatas itu. Tampak diantaranya, Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri PU Basuki Hadimuljono, dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.
Terpisah, Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho turut angkat bicara terkait keluhan penanganan banjir Jakarta. Menurutnya, persoalan itu akan lebih mudah ditangani jika Ahok memberlakukan status darurat banjir untuk ibukota. Sebab, seluruh bantuan BNPB akan lebih mudah tersalur dengan surat resmi darurat banjir yang dikeluarkan oleh orang nomer satu di DKI itu.
Namun sayangnya, hingga kini Ahok menolak. \"Beliau mengatakan belum perlu (status darurat). Lalu darurat sendiri definisinya seperti apa? Tunggu kampung Pulo tenggelam?\" urai Sutopo saat ditemui kemarin.
Imbasnya, bantuan dari BNPB harus tersendat untuk disalurkan. Bantuan itu antara lain meliputi logistik untuk pengungsi, bantuan alat-alat penanggulangan banjir, serta modifikasi cuaca yang telah direncanakan oleh BNPB bersama dengan BPPT. \"Ya kan kalau kita langsung gerak-gerak aja nanti kita malah diaudit BPK,\" ungkapnya. \"Dikira mengada-ada (melakukan penanganannya),\" sambung dia.
Tak hanya bantuan logistik dan peralatan, Sutopo juga menyuguhkan sejumlah dana on call yang bisa digunakan. Dana ini sendiri biasa digunakan untuk penanganan bencana-bencana di Indonesia. \"Kami tau, mereka juga pasti kesulitan karena APBD nya masih belum disahkan,\" katanya.
Menurut Sutopo, pihak Pemprov DKI seharusnya sejak jauh-jauh hari telah memberlakukan status siaga banjir. Status siaga ini seyogyanya diterapkan saat puncak musim hujan, yakni Januari hingga Februari. Sebab, bencana banjir Jakarta bukan lagi hal baru. \"Sudah jelas daerahnya, puncak tanggal berapa. Seharusnya sudah siaga dan menyiapkan skenario terburuk,\" tegasnya.
(dyn/mia)