JAMBI-Menghadapi MEA 2015 perlu kesiapan yang matang terutama pada perdagangan. Untuk itu, Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Provinsi Jambi menargetkan pertumbuhan kredit bisa mencapai 18 persen ditahun 2015. Dengan lebih menyasar pada sektor perdagangan sebesar 45 persen dari total penyaluran kredit.
P Hasuruan Manik Ketua Perbarindo Jambi mengatakan, penyaluran kredit selama 2015 sekitar Rp 95 miliar. Sedangkan target pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) mencapai 20 persen di tahun 2015 dengan total perhimpunan DPK sebesar Rp 115 miliar.
“Sektor UMKM Perdagangan menjadi sasaran BPR Jambi hal ini dilakukan untuk mendorong UMKM saat MEA 2015 dimulai,” katanya kemarin (16/3).
Sektor UMKM nantinya akan mendapatkan porsi penyaluran terbanyak sebesar 45 persen dari total penyaluran. Diikuti pada sektor pertanian sebesar 40 persen dan 15 persen lainnya pada kredit konsumtif. Target ini menunjukkan pergesaran jika dibandingkan pada target penyaluran kredit di athun 2014. Dimana porsi pertanian mendapat penyaluran terbanyak sebesar 50 persen dari total penyaluran kredit, 30 persen pada sektor UMKM dan 20 persen untuk kredit konsumtif lainnya.
“Tahun ini ada perubahan dimana lebih fokus pada kredit UMKM dan perdagangan yang mendapatkan porsi penyaluran terbesar. Dibandingkan dengan target kredit tahun lalu, target penyaluran total kredit ditahun ini turun. Pada 2014 targetnya mencapai 25 persen,” jelasnya.
Jumlah NPL pada 2014 berkisar 7 hingga 8 persen sedangkan targetnya ditahun ini bisa turun menjadi 5 persen. Dengan jumlah BPR di Jambi saat ini berjumlah 19 BPR, keseluruhan telah menyasar pada sektor produktif. Untuk menghadapi MEA 2015, PH Manik menjelaskan dibutuhkan penguatan pada sistem penanaman modal. Sehingga BPR didorong untuk meningkatkan penyaluran kredit produktif pada sektor perdagangan.
“BPR harus meningkatkan penyaluran di sektor perdagangan, terutama untuk mikro dan kecil untuk membantu permodalan,” paparnya.
Mengenai pelayanan tanpa kantor yang diberikan OJK pada BPR saat ini belum terdapat BPR Jambi yang menjalankan. Diakuinya masalah yang dihadapai untuk pelayanan tanpa kantor ini masih terkendala persyaratan, sebab dibutuhkan teknoogi yang harus memenuhi persyaratan.
“Sementara ini di Jambi belum ada BPR yang memberikan pelayanan tanpa kantor. Dibeberapa daerah di Sumatra seperti Lampung sudah ada,” imbuhnya.
(cr7)