JAKARTA - Isu panas reshuffle kabinet kembali mereda. Ini setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sinyal bahwa reshuffle tidak akan dilakukan, setidaknya hingga pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember 2015 mendatang.
Hal itu disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Menurut dia, dalam pertemuan antara presiden, wakil presiden, dan para ketua umum partai pendukung pemerintah Kamis malam lalu (12/11) memang sempat membahas isu reshuffle. \"Tapi presiden bilang belum waktunya (dilakukan reshuffle),\" ujarnya di Kantor Wakil Presiden kemarin (13/11).
Dalam pertemuan tersebut, Jokowi mengundang Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy.
Menurut JK, dibanding isu reshuffle, saat ini pemerintah lebih memilih fokus pada beberapa hal penting seperti upaya menggenjot kembali kinerja perekonomian, serta menyukseskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2015 mendatang. \"Jadi kita fokus itu dulu. Kalau nanti memang mau diganti (menteri, Red), mungkin di waktu yang lain,\" katanya.
Apalagi, dalam waktu dekat, Presiden Jokowi akan segera melakukan kunjungan kerja ke luar negeri untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Turki dan KTT Asean di Malaysia. Sedangkan JK juga akan berangkat ke Filipina untuk menghadiri KTT APEC. \"Jadi kemarin masih diskusi soal hal-hal umum saja,\" ucapnya.
Sebagaimana diketahui, isu reshuffle menguat sejak bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) dalam koalisi partai pendukung pemerintah. Rencananya, PAN akan mendapat jatah ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) yang bakal diplot untuk Sutrisno Bachir, serta dua kursi menteri. Namun karena adanya keberatan dari partai anggota Koalisi Indonesia Hebat (KIH), jatah kursi menteri untuk PAN kemungkinan bakal dikurangi menjadi 1.
Kepala Staf Presiden Teten Masduki mengatakan, presiden memang sudah memberikan sinyal reshuffle dengan menyebut perlunya meningkatkan kinerja kabinet untuk mencapai target-target pembangunan yang sudah dicanangkan. Namun, hal itu tidak dilakukan dalam waktu dekat. \"Banyak hal lain yang masih menjadi fokus dan prioritas presiden,\" ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum PPP  Romahurmuziy mengatakan, ada tiga fokus pembicaraan dalam pertemuan antara presiden dengan pimpinan parpol, yakni terkait konstelasi politik nasional dan konsolidasi Koalisi Indonesia Hebat yang penyebutannya diubah menjadi partai-partai pendukung pemerintah.
Selain itu, lanjut dia, Presiden Jokowi juga membicarakan tentang upaya deregulasi yang dicanangkan dalam paket kebijakan ekonomi. Banyak deregulasi yang akan melibatkan DPR dalam perubahan ataupun revisi undang-undang. Karena itu, presiden meminta dukungan dari parpol untuk memuluskan langkah itu di parlemen. \"Kami parpol menyatakan siap mendukung langkah pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi,\" katanya.
(owi)