Realisasi APBD Masih Rendah
JAMBI – Triliunan dana pembangunan masih mengendap di laci pemerintah daerah. Pasalnya, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih rendah. Dari data yang dihimpun koran ini, hingga triwulan III, realisasinya masih kisaran 50-60 persen. Belum ada yang mencapai 75 persen.
Misalnya, Pemkab Kerinci, hingga Oktober, serapan APBD baru 60,47 persen. Kemudian, Pemkot Sungaipenuh, baru mencapai 58,87 persen atau Rp 443 miliar lebih dari APBD Kota Sungaipenuh Rp 753 miliar. Pemkab Merangin agak mengembirakan, realisasinya sudah 74 persen. Sementara, Muarojambi baru 40,55 persen di saat September. Tanjungjabung barat di triwulan yang sama juga kondisinya tidak jauh berbeda. Hanya 48,64 persen dari total anggaran Rp. 1,59 Triliun. Bupati Merangin H Al –Haris saat di temui membenarkan realisasi APBD belum maksimal terutama pada anggaran dana Desa masih banyak belum maksimal. “ Ya , APBD Merangin memang banyak belum maksimal terutama untuk dana desa,”katanya. “ Ya, banyak kades yang tidak tau menggunakan dana desa tersebut,” tambahnya.
Kepala Bappeda Tebo melalui Sekertaris Nazar Effendi mengungkapkan, realisasi anggaran hingga hingga awal September baru sekitar 40 persen. Tapi kata dia untuk fisik sudah mencapai 50 persen yang dikerjakan.
“Selain banyak kegiatan yang jatuh di triwulan ke tiga, belum terealisasinya anggaran juga disebabkan oleh keterlambatan proses lelang,” ujarnya.
Lanjutnya, dari total APBD Tebo tahun 2015 adalah Rp 982 Miliar, dengan proyeksi belanja tak langsung sebesar Rp 460 M dan belanja langsung Rp 522,5 Miliar. Wakil Ketua DPRD Tebo, Syamsurizal meminta Pemkab Tebo mempercepat penyerapan APBD.
Rendahnya realisasi APBD ini menyebabkan silpa APBD yang besar. Kepala DPKAD Tanjabtim, Nusirwan memprediksi Sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) Pemkab Tanjabtim tahun ini senilai Rp 50 miliar. \"Prediksi Silpa kami berharap minim, disamping realisasi 90-95 persen selama lima tahun terakhir,\" katanya.
Pengamat Ekonomi dari Provinsi Jambi, Pantun Bukit mengatakan, rendahnya serapan APBD bisa disebabkan oleh dua Faktor, pertama, yakni Perencanaan APBD yang keliru dan terlalu dibuat muluk-muluk, sehingga susah dalam pencapaiannya.
“Juga bisa dipengaruhi oleh SDM yang tidak mumpuni, yang hanya menunggu instruksi saja, seperti kota Sungai Penuh yang saat ini sedang masa Pilwako jadi sistem pemerintahan tidak berjalan sepenuhnya” jelas Pantun.
Untuk itu, langkah harus diambil Pemerintah daerah, yakni harus bisa menggenjot ketertinggalan serapan APBD tersebut, karena uang yang di belanjakan oleh pemerintah adalah uang rakyat dan harus diperuntukan untuk menjalankan stimulus ekonomi.
“Pemerintah juga harus segera melakukan evaluasi mengenai rendahnya serapan ini”pungkasnya.
(dez/amn/sun/yos/era/dik/bjg/jenn)