7 Desember Apel Gabungan
JAMBI – Puncak musim penghujan diperkirakan Desember dan Januari. Semua Kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jambi berpotensi mengalami bencana banjir dan longsor. Komandan Korem 042/Gapu, Kolonel Inf Makmur, mengatakan, telah menyiapkan 800 orang personil yang akan disiagakan untuk menanggulangi dan mengevakuasi korban banjir.
“Jumlah personil itu terdiri dari TNI/POLRI, BNPB, SAR, ada juga relawan dari berbagai elemen masyarakat,” ujar Makmur, saat dijumpai di Makorem 042/Gapu, Jumat (4/12).
Mantan Komandan Satgas Asap ini, mengatakan, kesiapan penanganan bencana banjir, perlu dilakukan agar tidak terjadi seperti bencana kabut asap beberapa waktu lalu. “Kita sudah melakukan apel bersama, juga sudah melakukan latihan,” jelasnya.
7 Desember nanti, pihaknya akan melaksanakan apel gabungan. Setelah apel langsung turun kelapangan untuk mengecek situasi sungai Batanghari. “Wartawan akan disiapkan satu sekoci untuk ikut bersama,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi, Arif Munandar, mengatakan, dalam penanggulangan banjir, pihaknya sudah beberapa kali melakukan rapat dengan Pj Gubernur untuk membuat SK siaga darurat banjir setiap Kabupaten/kota. “Seperti Kerinci, itu sudah dua kali terjadi banjir longsor, itu harus segara dibuat SK siaga darurat,” ujarnya.
Sejauh ini, kata Arif, beberapa Kabupaten telah mengeluarkan Sk siaga darurat, seperti Batanghari, Tanjabtimur dan Muaro Jambi. “Saat ini semua Kabupaten/kota sangat berpotensi terjadi banjir, karena curah hujan yang fluktuatif,” tegasnya.
Arif menambahkan, pihaknya bekerjasama dengan BMKG untuk terus mengirim informasi mengenai curah hujan. Pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) IV, untuk terus mengirimkan setiap hari informasi mengenai ketinggian debit air Sungai Batanghari.
“Informasi terakhir tinggi debit air masih 11 Meter, jika masuk ke angka 14 Meter, itu kita sudah masuk ke siaga 4, itu untuk wilayah kota Jambi,” sebut Arif. Sementara, rancangan evakuasi korban banjir juga telah dilakukan BPBD Provinsi Jambi. Namun kendala yang dihadapi adalah, masyarakat yang enggan untuk dievakuasi, lantaran sudah terbiasa dengan bencana banjir.
“Tetapi kita membuat rencana desa tangguh bencana bahkan beberapa desa membuat peraturan penanganan bencana,”pungkasnya.
(dez)