Dua Kali Puan Tanya,
Boleh Teruskan Pidato Tidak?
JAKARTA-Yang ditunggu tidak datang, yang menggantikan pun jadi kena getah. Itulah yang terjadi dalam puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-70 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) kemarin (13/12).
Puluhan ribu guru berkostum putih-hitam yang memadati Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, kemarin sepertinya kecewa karena Presiden Joko Widodo batal hadir. Dan, kedatangan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani pun, tampaknya, tidak bisa menghapus kekecewaan tersebut.
Itu terlihat dari respons mereka. Sejak nama Puan disebut pembawa acara sampai ketika membuka salam sebelum membaca pidato, berkali-kali disambut teriakan huuuu. Teriakan itu menggema dari tribun yang ditempati para guru di stadion berkapasitas sekitar 100 ribu orang tersebut.
Di atas pentas Puan pun sampai geregetan. ‘‘Saya boleh meneruskan (membaca pidato Jokowi, red) apa enggak,’’ kata Puan.
Dia sampai mengulang dua kali. ‘‘Saya boleh meneruskan atau tidak,’’ sambungnya.
Di antara butir pidato Jokowi yang dibacakan Puan adalah, pemerintah memastikan tidak akan menghapus tunjangan profesi guru (TPG). Sebab, penyaluran TPG itu merupakan amanah dari UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen.
Puan juga berpesan kepada PGRI itu ikut mengawal peningkatan profesi para guru. ‘’Sudah menjadi tugas PGRI sebagai organisasi profesi guru,’‘ katanya.
Puncak HUT PGRI juga dimeriahkan kedatangan Gubernur Banten Rano Karno, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dan Ketua DPD Irman Gusman. Tidak ada menteri Kabinet Kerja selain Puan dalam peringatan HUT PGRI itu.
Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Sulistyo berterima kasih dan bangga terhadap seluruh anggotanya. Baik yang hadir di GBK maupun yang ada di rumah. Sulistyo mengakui, sempat ada salah pendapat di pemerintah. Sehingga terbit surat edaran Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi yang melarang PNS guru mengikuti acara di GBK itu.
‘‘Dengan kehadairan Bu Menteri Puan, berarti sudah tidak ada salah pendapat lagi di pemerintah. Pemerintah sudah bersedia datang,’‘ katanya.
Dalam kesempatan akbar itu, Sulistyo menyampaikan ada enam pernyataan sikap PGRI. Di antaranya PGRI mendukung pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla. Kemudian siap membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja guru.
Lalu mendukung upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan antikorupsi di sekolah. PGRI juga menyampaikan penolakan kebijakan yang menghapus atau mempersulit pencairan tunjangan profesi bagi guru, kerumitan kenaikan pangkat, dan intimidasi serta tekanan kepada guru.
‘’Intimidasi dan tekanan ini bisa mengganggu profesionalisme dan kinerja guru,’‘ katanya.