JAKARTA - Pangan merupakan masalah strategis yang fundamental bagi suatu negara. Apalagi untuk negara seperti Indonesia, menyediakan pangan bagi 230 juta penduduk menjadi suatu hal yang penting. Untuk itu seyogyanya masalah pangan menjadi prioritas pembanguan untuk di anggarkan secara memadai.
Hal ini di sampaikan Ketua DPP HKTI Provinsi Jambi, Sutan Adil Hendra (SAH) kemarin di Jakarta ketika menanggapi rencana pemerintah untuk kembali mengimpor sapi dari negeri kanguru, Australia.
“Pemerintah selalu berkata tidak tapi nyatanya import sapi jalan terus. Inikan mencerminkan kita tidak memiliki skenario pengadaan lain untuk mencukupi kebutuhan daging nasional,” ketus SAH.
Semestinya menurut Anggota DPR RI ini, pemerintahan Jokowi mampu meletakkan formulasi estimasi kebutuhan sapi tahun secara nasional. “Jangan semuanya mengandalkan import, sekian persen dari kebutuhan harus kita tutupi dari produksi ternak lokal,”imbuhnya.
Masalah ini, kata SAH merujuk pada rencana pemerintah melalui departemen pertanian dan perdagangan yang semata hanya mengandalkan import sapi untuk menutupi pasar domestik.
“Sehingga ada kesan kita tidak memiliki batasan import, berapa kuota yang kita butuhkan,” kata Ketua DPD Gerindra Jambi ini.
Untuk itu SAH mengingatkan, pemerintah harus berani membatasi import sapi melalui penetapan kuota dari total kebutuhah nasional, dan ini jangan menjadi sesuatu yang harus di tutupi oleh pemerintah, import sapi berjalan tapi tak pernah mengakui.
“Karena jika tanpa data yang pasti berapa kebutuhan sapi pertahun berapa. Maka kuota import ini akan selalu menjadi barang dagangan pihak yang ingin mengambil keuntungan, dan pemerintah terlena tanpa upaya untuk membangun sentra ternak sendiri, melalui program sendiri,” pungkasnya.
(dez/adv)