\"Ivan menurut kami (PPP), sosok beliau pas, agamis dan cocok. Sekarang ini memimpin harus mengerti perkembangan islam,\" sebutnya singkat.
Mengenaai kondisi di intenal partai DPW PPP kubu Djan Farid mendesak Menkhumham untuk taat aturan hukum dan tidak melecehkan aturan yang ada. Hal ini mengingat sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung (MA) nomor 504 dan 601 tentang pembatalan mukhtamar Surabaya dan mengesahkan hasil mukhtamar Jakarta, hal ini ditegaskan Wakil Ketua DPW PPP Provinsi Jambi, Hasan Ibrahim.
\"Kondisi hukum kan menguntungkan kita. Kita pengurus di tingkat Provinsi mendesak aturan hukum di negara hukum ini, jangan sampai melecehkan hukum yang ada,\" terangnya.
Dua keputusan MA tersebut, terangnya hanya menunggu Menkumham mengeluarkan SK pengesahan PPP kubu Djan Farid saja. \"Pemerinta tidak boleh mencampuri urusan Partai Politik,\" terangnya.
Dengan disahkannya hasil mukhtamar Jakarta tersebut, Hasan Ibrahim meminta kader Partai untuk bersatu kembali untuk perbaikan. \" PPP tidak membuang, dan tetap merangkul kader mukhtamar Surabaya,\" ucapnya.
(aiz)