Hilirisasi Industri, Bangun Pelabuhan Sabak
JAMBI – Gubernur Jambi, Zumi Zola Zulkifli, akan mencari celah untuk merebut kembali Pulau Berhala dari tangan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Meskipun Pulau Berhala sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), yang merupakan keputusan mengikat.
“Saya sudah bicara dengan Dirjen Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Pak Zudan Arif, karena beliau ini juga ikut terlibat dalam Pulau Berhala,” katanya, usai Sertijab Gubernur Jambi, di rumah Dinas Gubernur.
Dia mengatakan, Dirjen Adminduk juga menyayangkan perjuangan panjang Provinsi Jambi yang akhirnya Pulau Berhala lepas dari wilayah Jambi. ”Saya sudah bilang ke Pak Dirjen akan kami bahas secara hukum, dan jika dapat cela dimana, beliau bersedia mendukung. Nanti Saya lihat tindaklanjutnya seperti apa,” kata Zola.
Seperti diketahui, mengembalikan Pulau Berhala ke pangkuan Provinsi Jambi adalah salah satu janji politiknya. Disamping juga janji politik yang lain. Diantaranya memberikan alat berat di setiap kecamatan di Provinsi Jambi. Yang mana alat berat tersebut bisa digunakan untuk memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak.
”Kita kembalikan ke Kecamatan masing-masing alat berat seperti apa yang dibutuhkan, kalau butuh eskavator kita berikan, butuh alat berat jenis lain juga kita berikan. Tapi dengan anggaran yang sama,” katanya.
kemudian, suami Sherin Tharia ini juga berjanji akan memberikan beasiswa. Namun dalam pemberian beasiswa nantinya bukan hanya tepat sasaran tapi juga tepat guna.
”Untuk menelurkan sarjana itu mungkin mudah, tetapi yang dipikirkan pekerjaannya mana. Sebab itu kami butuh bantuan dan komunikasi perusahaan-perusahaan yang ada di Jambi agar merekrut putra asli Jambi jangan merekrut tenaga dari luar. Namun kita juga harus meningkatkan kualitasnya sesuai kebutuhan perusahaan,” kata Zola.
Sedangkan peningkatan pangan di Jambi kata Zola juga menjadi fokus ke depan. Zola mengaku sudah rapat bersama Wapres terkait kebijakan Nasional tentang peningkatan produksi kopi dan sudah berkomunikasi dengan Menteri Pertanian soal peningkatan produksi padi.
”Itu akan Saya sampaikan kepada Bupati/Walikota untuk dapat mendukung kebijakan Nasional kedaulatan pangan. Saya nanti mohon Bupati/Walikota agar lahan-lahan untuk pertanian dapat diperda kan agar bisa fokus,” katanya.
Terkait rendahnya harga karet dan sawit, Zola mengatakan banyak elemen-elemen yang harus diperhatikan, tidak bisa menaikan harga secara instan.
”Banyak sekali yang harus dipertimbangkan, salah satunya saat ini adalah bagimana kita akan dorong produksinya lancar. Sekarang banyak sekali karet-karet kita ke luar Jambi karena tidak ada jalur distribusinya yang taktis, jadi ya naik harganya,” katanya.
Untuk mendorong hilirisasi itu, Zola berkomitmen membangun pelabuhan Pelindo II di Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dipilihnya daerah itu kata Zola karena lebih dekat dengan laut dan tidak masalah jika musim kemarau.
”Kalau di pelabuhan Talang Duku sudah padat dan menurut Pelindo hanya bisa mengakomodir 30 persen kegiatan laut, tentu kita akan menampung sisanya itu. Karena selama ini perginya ke luar Jambi, akibatnya perputaran uang tidak terjadi di Jambi,” katanya.
Zola mengaku sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk dapat membantu pembangunan pelabuhan serta menyesuaikan lebar dan tonase 60 kilometer jalan nasional menuju pelabuhan Muara Sabak itu.
Sementara Pelabuhan Ujung Jabung di Sungai Itik Tanjung Jabung Timur kata Zola akan tetap dilanjutkan, namun dirinya akan memilah-milah investor yang akan menanamkan investasinya di kawasan pelabuhan tersebut. Karena Ujung Jabung itu untuk pelabuhan internasional, waktunya lebih lama, biayanya lebih besar, tidak bisa dikerjakan sendiri dan butuh investor yang betul-betul kuat secara finansialnya.
”Kita tidak bisa sembarangan mesti hati-hati, karena banyak sekali terjadi di Indonesia begitu izin diberikan pembangunan hilang dan akhirnya izin kita cabut lagi,” pungkasnya.
Pengamat Hukum, Prof Johni Najwan sendiri mengatakan, secara hukum sulit untuk mengembalikan Pulau Berhala ke Jambi. Karena sudah keputusan MA. Kemudian setelah dilakukan yudisial review, juga kembali menjadi milik Jambi.
‘’Kalau bicara hukum, kita bicara pasti. Kalau cela ada saja, tapi bukan dari aspek hukum,’’ tukasnya.
Ketika Gubernur ngotot untuk mengembalikan Berhala ini katanya, akan berbahaya. Karena, menimbulkan persoalan baru. Diantaranya. Ancaman disintegrasi.
‘’Yang rugikan juga masyarakat,’’ terangnya.
Sementara Dr Haryadi memuji apa yang akan dilakukan Zola terkait upaya menstimulus pertumbuhan ekonomi. Dimana katanya, salah satu yang jadi prioritas gubernur tersebut adalah pelabuhan Sabak. Disamping juga tetap melanjutkan pembangunan Ujung Jabung.
‘’Karena Ujung Jabung ini pembangunannya jangka panjang,’’ terangnya.
Selain itu juga katanya, perlu mengoptimalkan infrastruktur lain dari sentra produksi. ‘’Jalan nasional sudah banyak. Sedangkan jalan provinsi yang tersisa hanya 1111 KM, selesai pak Zola ini kita berharap semua jalan berkualitas baik,’’ terangnya.
Program kedepan yang lain katanya, yakni meningkatkan nilai tambah produk tersebut.
‘’Hilirisasi dari produk yang bermacam-macam. Di dunia sudah ada produk turunan 144, Indonesia baru 40,’’ terangnya.
Program yang menonjol lainnya, katanya, yakni mengembangkan desa produktif inovatif. Bagaimana dilakukan upaya produk diolah oleh masyarakat. Misalnya kates jadi tepung. ‘’Banyak lagi produk lainnya,’’ terangnya.
(fth)