“Perwal yang baru ini berlaku sejak Januari 2016,” ujarnya.
Selain itu,unsur pimpinan dewanpun diberikan fasilitas rumah dinas. Dari jumlah 4 unsur pimpinan, saat ini hanya tersedia 3 rumah dinas. “Namun sejak awal, rumah dinas yang disediakan pemkot untuk dewan periode ini belum pernah ditempati. Sehingga rumah tersebut dikembalikan lagii ke Pemkot. Namun untuk pembayaran listik, air dan lainnya tetap dibayarkan,” akunya.
Fasilitas yang diberikan ke dewan lainnya adalah mobil dinas. Menurut pinem, jumlah mobil dinas untuk anggota dewan saat ini ada sekitar 18 mobil dinas. Sehingga selebihnya anggota dewan lainnya tidak mendapatkan fasilitas mobil dinas. “Ada kendaraan kesekretariat, namun jika ada yang mau pakai, harus mengeluarkan uang sendiri untuk membeli minyak. Juga mobil tersebut hanya boleh dipakai untuk waktu tertentu saja. Berbeda dengan periode sebelumnya,” ujarnya.
Untuk pembelian mobil dinas dewan dijelaskannya tidak dianggar pada 2016. “Namun mungkin di 2017 secara bertahap kita usulkan untuk dianggarkan,” jelasnya.
Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, MA Fauzi mengatakan, 2016, ada 24 Ranperda yang akan dibahas, yakni 20 Perda ajuan dari Eksekutif dan ada 4 Perda dari inisisatif Dewan. ”Dari 20 Perda dari Pemerintah Kota itu, beberapa diantaranya merupakan revisi. Jumlah pastinya lupo Saya, lebih kurang ada 5 kalau dak salah yang revisi,” katanya.
“Target kito 24 Ranperda ini selesai semua pada akhir tahun, kecuali Naskah Akademik (NA) dari Pemkot tidak siap,” imbuhnya. Diungkapkan Fauzi, kadang, DPRD selalu disalahkan, seumpama ada 20 Ranperda masuk dari Pemerintah Kota, dari 20 Ranperda itu, ada yang tidak layak diparipurnakan lantaran NA tidak ada.
”Nah, kadang itu yang disalahkan jugo DPRD,” ungkapnya.
Fauzi menjelaskan, untuk revisi Peda itu, rencananya akan diparipurnakan pada tanggal 18 April. Tapi, Pansus belum siap, karena saat ini masih disibukan membahas LKPJ Walikota Jambi. ”Masalahnya LKPJ Walikota ini harus selesai 30 hari, lewat dari 30 hari, kita tidak bisa membuat rekomendasi,” akunya.
Anggota DPRD Komisi II, Wahyudi mengatakan, secara pribadi gaji yang ia terima sudah cukup. Jika PAD naik kata Wahyudi barulah anggota Dewan akan meminta penyesuaian gaji. ”Kalau sekarang cukup,” katanya.
Junedi Singarimbun, Anggota DPRD, yang juga merupakan Ketua Fraksi PDIP, juga mengatakan hal yang senda, ia mengaku, gaji yang diterima saat ini sudah cukup. ”Secara pribadi, gaji dan kinerja yang saya berikan cukup berimbang,” imbuhnya.
(hfz/yos/dik)