JAMBI-Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) adalah pilar utama ekonomi nasional. Di Provinsi Jambi sendiri UMKM berkembang sangat pesat. Sampai saat ini, jumlah UMKM di Jambi sudah mencapai 81 ribuan.
Perkembangan jumlah UMKM ini ternyata tidak serta merta diikuti dengan perkembangan secara kualitas. Untuk mendorong perkembangan itulah, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi mengadakan Temu Mitra UMKM se-Provinsi Jambi untuk pengembangan kemitraan UMKM.
M Rawi Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi mengatakan, meskipun UMKM berperan dalam ekonomi nasional, namun masih banyak masalah dan kendala yang harus di hadapi baik bersifat eksternal maupun internal, seperti masalah produksi, permodalan dan pemasaran produk.
“Temu mitra ini menjadi solusi bagi UMKM untuk mendapatkan permodalan dan akses pasar. Kami memfasilitasinya dengan mendatangkan beberapa BUMN, BUMD, Swasta dan KKKS yang diharapkan bisa membantu permodalan UMKM ini,” ungkap Rawi dalam temu mitra kemarin.
Untuk mempermudah akses permodalan itulah, kini UMKM juga mendapatkan kemudahan dalam pengurusan izin usaha. Pasalnya, kini izin usaha sudah bisa didapatkan melalui camat masing-masing daerah. Ini diyakini akan memberikan kemudahan bagi pengusaha untuk mendapatkan izin, agar bisa mengajukan permodalan kepada perbankan atau pihak lainnya.
Berbagai upaya strategis tentunya juga sudah dilakukan Dinas KOperasi dan UMKM untuk memperkuat dan mempercepat perkembangan UMKM di Jambi, baik melalui perizinan yang sudah dipermudah hingga mengadakan pelatihan terkait masalah kualitas kemasan.
“Dikuti oleh 100 UMKM , kemitraan ini memberikan banyak manfaat yang akan didapatkan oleh para UMKM,” terangnya.
Asisten Deputi Bidang Pengembangan usaha Kementrian Koperasi dan UMKM , Roseva mengatakan, dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM, Kementrian Koperasi dan UMKM sudah melakukan berbagai upaya seperti penguatan kelembagaan, dengan mengeluarkan kebijakan pemberian akta notaries secara gratis.
Tak hanya itu, izin UMKM juga diperoleh melalui camat dimana izin UMK ini sudah disetarakan dengan SIUP.
Selanjutnya, di era MEA ini pengemabngan yang dilakukan oleh kementrian Koperasi dan UMKM adalah meningkatkan jumlah entrepreneur. Di Indonesia sendiri jumlah entrepreneur masih berada 1,5 persen jumlah ini masih kalah dengan beberapa Negara tetangga seperti Malaysia, Thailand.
Mengenai permodalan yang kini masih menjadi kendala, Kementrian Koperasi dan UMKM juga sudah bekerjasama dneganbeberapa perbankan. Salah satunya BRI yang telah memberikan KUR dengan bunga sebesar 9 persen lebih rendah dari sebelumnya 12 persen.
Tak hanya itu, pendampingan usaha juga sudah dilakukan. Saat ini disetiap daerah sudah memiliki Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang menjadi pusat konsultasi SDM,pemasaran dan pengembangan produk.
“Untuk kemitraan dan perluasan akses pasar sudah ada beberapa kegiatan seperti pameran baik dalam negeri maupun luar negeri,” ujarnya.
(yni)