JAMBI – KPU seperti bakal dikejar waktu dalam menghadapi Pilkada serentak jilid II yang diikuti Muaro Jambi, Tebo dan Sarolangun. Pasalnya, sesuai PKPU nomor 3 tahun 2016, rekrutmen PPK dan PPS sudah dilakukan pada Mei mendatang.
Namun disisi lain, KPU dihadapkan dengan masalah serius untuk suksesi Pilkada tersebut. Di mana penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) hingga kini belum juga terlaksana. Ditambah harus menunggu standar harga dari Mendagri dan KPU RI.
Komisioner KPU Provinsi Jambi, Desy Arianto kepada wartawan mengaku, pihaknya masih menunggu standarisasi yang dikeluarkan pusat. Karena penandatangan NPHD akan diberikan ruang hingga akhir Mei mendatang.
“Rata rata, semua KPU masih menunggu standar pusat. Untuk NPHD itu masih diberikan ruang hingga minggu ketiga Mei,” sebutnya.
Namun, Desy menegaskan, setelah pertemuan yang dilaksankan oleh KPU tiga kabupaten dan Pemda bersama Mendagri dan KPU RI di Jakarta lalu, mengenai anggaran Pilkada 2017 tidak ada persoalan. Hanya saja KPU dan Pemda tak ingin jauh berbeda dengan standar yang akan dikeluarkan.
“Hasil koordinasi di Jakarta lalu, tidak ada pesoalan. Standar itu keluar, pemerintah dan KPU siap (tanda tangan NPDH,red),” tegasnya.
Mei mendatang, berbagai tahapan akan dilakukan oleh penyelenggara, seperti penyusunan peraturan penyelanggara pemilihan, sosialisasi, dan perekrutan PPK, PPS. Perekrutan tersebut sesui dengan jadwal telah terbentuk dari tanggal21 Juni hingga 20 Juli mendatang.
Semua Pemda dan KPU akan tetap menyesuaikan standar yang dikeluarkan oleh pusat. Begitu juga terhadap pembiayaan honorarium penyelanggara di tingkat adhock. “Honorarium tingkat penyelanggara PPK dan PPS itu ada standar maksimal, sedang, dan minimalnya. Semua nanti tergantung keuangan daerah,” ucapnya.
Tetapi lanjutnya, KPU Provinsi Jambi berharap, bicara mengenai honorarium tingkat adhock untuk bisa disamaratakan di tiga kabupaten. Mengingat di tiga kabupaten tersebut kemampuan daerah terhadap keuangan hampir sama rata.
“Kita sesuaikan nantinya, kita berharap di angka maksimal. Di angka ini nanti penyelenggara bisa semangat dan menjaga integritas serta memotivasi untuk lebih bagus. Kalau keuangannya rendah, ya kita ikuti standarnya saja,” terangnya.
(aiz)