JAKARTA - Kembali pemerintah mengeluarkan kuota import pangan untuk semua produk pangan, dari beras, jagung, gandum, sapi, gula hingga garam. Ironisnya import ini dibuka pada saat petani dibeberapa sentra pangan nasional akan memasuki masa panen.
Keputusan pemerintah ini disesalkan Ketua DPP HKTI Provinsi Jambi Sutan Adil Hendra (SAH) di Jakarta kemarin (27/04). Karena menurutnya jika ini terjadi, harga panen petani akan jatuh.
“Inilah yang membuat Nilai Tukar Petani (NTP) kita sulit meningkat, bagaimana petani kita mau sejahtera, jika tak ada proteksi dari pemerintah. Jelang panen pemerintah import, jika stok pangan banyak harga ditingkat petani akan jatuh,” ujar SAH.
“Selain itu, alasan stabilisasi harga yang kerap dijadikan alasan pemerintah untuk melakukan import tidak memiliki rujukan data yang pasti. Berapa kebutuhan beras nasional perbulan di bandingkan produksi padi nasional, tidak ada yang cocok,” sambungnya.
Logikan, jika produksi pangan Indonesia cukup untuk apa import lagi. Data produksi tersebut terkadang tak sesuai dengan realita karena mengejar pencitraan kinerja seseorang.
“Seperti contoh pemerintah melalui Menteri Pertanian selalu mengatakan produksi pangan kita surplus. Anehnya disaat bersamaan Menteri Perdagangan mengumumkan kita kekurangan stok jika hanya mengandalkan produksi nasional,” cetus pejuang Politik Gerindra ini.
Anehnya jelas anggota DPR RI itu, meski berbeda data, untuk urusan import pangan dua kementerian ini kompak bekerjasama. Departemen pertanian mengeluarkan rekomendasi penambahan kuota import, departemen perdagangan yang mengurus pembeliannya melalui rekanan yang sama - sama mereka setujui.
Sehingga tokoh lama berkecimpung di dunia usaha ini mengatakan, pemerintah tidak pernah berpihak pada petani. Kebijakan pangan disetir oleh mafia pangan yang mengeruk keuntungan berlipat ganda. “Ini masalah yang harus kita lawan,” tekad SAH.
(dez/adv)