Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddique yakin tidak akan muncul pemerintahan yang otoriter dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat.
\"Membayangkan ada otoritarianisme, diktator, apa lagi seperti tulisan pakar itu, enggak perlu terlalu khawatir begitu,\" kata Jimly saat diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (15/7).
Jimly menambahakan sistem demorasi Presiden Joko Widodo bisa diukur dalam masa dua tahun sisa pemerintahannya. Untuk mengukur kesuksesan pemerintah dapat dilihat dari Pemilu 2019 mendatang.
\"Apakah ini akan menimbulkan otoritarianisme baru, menurut saya enggak. Karena kan cuma lima tahunan. Jadi nanti diuji di Pemilu 2019,\" kata Jimly.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mengatakan jika negara memang harus hadir di saat situasi kebebasan berpendapat seperti saat ini. Jimly justru mendukung langkah pemerintah yang berani membuat aturan tegas meskipun sudah memprediksikan akan timbul reaksi yang keras dari aturan tersebut.
\"Jadi saya rasa biarlah kebebasan ini kita nikmati tapi ada keteraturan, ada batas-batas. Semua orang boleh berpendapat anti-Tuhan (misalnya), tapi begitu ingin membuka organisasi anti-Tuhan, mengajak orang, jadi masalah,\" demikian Jimly.[san]