JAMBI – Provinsi Jambi, merupakan salah satu wilayah pengeboran yang dilakukan SKK Migas. Berbagai masalah terjadi di lapangan. Salah satunya pencurian minyak dan pengeboran ilegal.
Pencurian minyak dilakukan oleh individu atau sekelompok orang dengan cara menjebol saluran pipa. Sementara, pengeboran ilegal dilakukan di lahan atau perkebunan milik pribadi.
“Pengeboran juga dilakukan di kawasan hutan tanpa memiliki izin,” ujar Staff Senior Operasi SKK Migas Perwakilan Sumbagsel, Haswanto Jaya.
Menurutnya, di Provinsi Jambi wilayah yang paling rawan terjadinya dua kasus ini, di Kabupaten Sarolangun.
Dalam upaya penindakan, pihaknya sudah menutup 110 sumur ilegal pada 21 Desember 2016, Kemudian, 22 sumur ilegal pada 25 Mei 2017. Biaya penutupan juga cukup besar. Penutupan dilakukan kerjasama dengan TNI/Polri dan Pemerintah.
Selain itu, kata Haswanto, pihaknya saat ini membantu sosialisasi, melakukan penutupan dan berkoordinasi. “Sejauh ini belum ada pihak yamg berdiri di depan untuk menyelesaikan masalah ini,” jelasnya.
Sementara itu, secara umum Indonesia memasuki krisis Migas. Kondisi ini tentunya menjadi perhatian semua pihak. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat di seluruh Indonesia.
Ryan B Wurjantoro, Humas SKK Migas Pusat, memyebutkan, Indonesia saat ini hanya mampu memproduksi 800 ribu dari target 815 ribu barel per hari. Sementara, konsumsi 1,6 juta barel per hari.
\"Kondisi ini membuat Indonesia lebih banyak mengimpor dari pada mengekspor ke negara lain,\" ujar Ryan B Wurjantoro, saat pembukaan Media Gathering dan Media Kompetisi Tahun 2017 di Hotel BW Suite Belitung.
Selain itu, cadangan minyak di Indonesia jauh lebih rendah dari negara lain. Hanya 0,2 persen atau setara 3,6 miliar barel dari total cadangan minyak di dunia. Cadangan ini juga akan habis dalam waktu tidak lama lagi.
Ini membuktikan Indonesia tidak lagi kaya akan minyak. Kondisi ini diperparah dengan kesenjangan konsumsi dan produksi yang semakin melebar.
\"Sangat perlu sosialisasi ke masyarakat terkait Migas ini,\" jelasnya.
(pds)