Masalahnya, ternyata isu Rohingya ini sebagian besar dikaitkan dengan Presiden Jokowi. Artinya, isu tersebut lebih banyak digunakan untuk konsumen dalam negeri. Tujuannya cukup mengkhawatirkan, yakni membakar sentiment masyarakat Islam di Indonesia untuk antipasti kepada pemerintah. ”ini gaya lama, yang sebelumnya isu pilgub untuk menyerang pemerintah, sekarang isu baru apa yang bisa dipakai untuk digoreng-goreng. Ini penelitian ya,” tegasnya.
Di Twitter lebih banyak yang mengajak kelompok Islam antipati pada pemerintah, disbanding berupaya untuk melakukan kegiatan kemanusiaan. ”Masyarakat saya minta untuk lebih waspada,” ujarnya.
Pemerintah diperlihatkan seakan-akan lemah, padahal pemerintah sudah melakukan langkah yang tepat. Perintah Presiden Jokowi bukan hanya mengirim menteri luar negeri untuk bertemu dengan Aung San Suu Kyi, namun juga membangun sebelas organisasi masyarakat Islam yang berafiliasi dengan pemerintah. Seperti, Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama. ”Semua sudah bergerak,” tuturnya.
Dia juga menyinggung rencana aksi demonstrasi di Borobudur yang dinilainya salah kaprah. Menurutnya, masalah Rohingya bukan masalah keagamaannya, namun antara rezim yang berkuasa dengan masyarakat etnis Rohingya. ”Di sini Walubi dan kelompok pengurus Budha telah mengeluarkan pernyataan dan sikap yang keras. Bukan masalah antara masyarakat Budha di Indonesia dengan masalah Masyarakat Islam,” terangnya.
Karena itulah, rencana aksi demonstrasi di Borobudur harus dilarang. ”Saya perintahkan Kapolda Jawa Tengah jangan diizinkan. Karena ini obyek vital jangan menerima surat pemberitahuan. Borobudur merupakan warisan dunia, kita harus menjaga kelestarian budaya,” paparnya.
(idr/and/jun)