JAKARTA – Pergantian posisi menteri yang dilakukan Presiden Joko Widodo kemarin (17/1) tidak sampai menyentuh menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Presiden hanya mengganti posisi Mensos Khofifah Indar Parawansa yang mundur untuk pencalonan gubernur di Jatim. Sementara, Airlangga yang merangkap sebagai Ketua Umum Partai Golkar tetap aman.
Sebagai pengganti Khofifah, Presiden Joko Widodo menunjuk Sekjen Partai Golkar Idrus Marham. ’’Ya karena cocok aja, cocok di situ (Kemensos) Pak Idrus,’’ ujar Presiden setelah pelantikan. Pergantian dilakukan karena jabatan Mensos memerlukan perhatian ekstra.
Selain Idrus, Presiden juga melantik tiga pejabat lainnya. Masing-masing Kepala Staf Presiden Moeldoko yang menggantikan Teten Masduki. Teten dibuatkan jabatan baru, yakni kordinator staf khusus presiden. Kemudian, Agum Gumelar masuk menjadi anggota Wantimpres di posisi yang ditinggalkan Alm KH Hasyim Muzadi. Terakhir, Wakil KSAU Marsekal Madya Yuyu Sutisna dipromosikan sebagai KSAU dan langsung naik pangkat menjadi Marsekal.
Kemarin, Idrus hadir mengenakan setelan jas berwarna abu-abu. Tidak lupa, kacamata berwarna gelap melengkapi penampilannya kemarin. Sementara, sang istri, Ridho Ekasari, tampil anggun mengenakan setelan kebaya putih dipadu bawahan songket motif jumputan berwarna merah marun kombinasi benang keemasan.
Jokowi menuturkan, Kemensos harus memiliki orang yang bisa langsung meng-handle secara total seluruh pekerjaan yang ada. ’’Karena pekerjaan kita banyak sekali di Kemensos ini, baik berupa rastra (beras sejahtera), urusan PKH (Program Keluarga Harapan), dan urusan sosial lainnya,’’ tutur Jokowi. Karena itu, dia mengganti Khofifah lebih cepat, tidak menunggu 12 Februari saat penetapan calon kepala daerah.
Jokowi menjelaskan, dalam hal PKH misalnya, awal tahun ini Kemensos menambah jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) dari 6 juta ke 10 juta keluarga. Kemudian, perubahan sistem penyaluran bantuan beras sejahtera pada bantuan pangan non tunai. Harus ada pengambil keputusan yang selalu standby kapanpun dan mengerti lapangan.
Hal senada disampaikan Khofifah. Dia mengaku sudah menelepon Idrus beberapa jam sebelum pelantikan. ’’Saya menyampaikan, yang harus segera kita siapkan dnegan baik adalah memastikan tanggal 25 setiap bulan rastra diterima oleh seluruh KPM,’’ ujarnya. Baik berupa rastra maupun bantuan pangan.
Selanjutnya, per 1 Februari, jumlah KPM untuk PKH akan meningkat menjadi 10 juta keluarga. Program itu harus langsung berjalan dengan baik. Khofifah menuturkan, dalam menangani program bantuan sosial, tidak bisa hanya sekadar inovasi. Karena itu, dia membuat sistemnya. Termasuk di dalamnya SDM yang terlibat, hingga infrastruktur yang menunjang sistem tersebut. Dia sudah meminta sekjen Kemsos untuk menyiapkan memori agar memudahkan Idrus menelaah seluruh tugasnya.
Menurut Khofifah, ada satu program lain yang juga tidak kalah penting, yakni taruna siaga bencana (Tagana). Di era Khofifah, Tagana menjadi personel yang lebih banyak terlibat dalam melayani masyarakat yang terkena bencana.
Sementara itu, Idrus menyatakan bahwa di awal-awal masa tugasnya dia akan terus berkomunikasi dengan Khofifah. Sebab, tugas dia tidak akan lepas dari apa yang sudah dibuat oleh menteri sebelumnya. ’’Saya harus jujur mengatakan, saya harus belajar ke mbak Khofifah yang sudah bekerja sedemikian rupa,’’ ujarnya usai pelantikan.
Di sisi lain, reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Jokowi tak urung mendapat kritikan. Beberapa menteri bidang ekonomi yang dinilai kurang menunjukkan kinerja yang baik justru dipertahankan. Misalnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, capaian menteri-menteri tersebut kurang maksimal. Misalnya Rini Soemarno yang melakukan holding BUMN keuangan namun dinilai kurang strategis. \"Holding-nya yang memimpin malah Danareksa. Kenapa tidak bank-bank BUMN saja yang jelas-jelas market share-nya sudah besar. Jadi holding ini tidak akan maksimal,\" katanya.
Selain itu, impor beras yang akan dilakukan pada akhir Januari ini juga menunjukkan swasembada beras yang gagal. Sebab data dari kementerian teknis justru diragukan dan pemerintah malah mengimpor beras. Belum lagi Airlangga yang secara etika memiliki konflik kepentingan sebagai ketua partai. Sebab dia menjabat sebagai menteri perindustrian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar.
Dari sisi kinerja, Bhima menilai kondisi industri pengolahan saat ini kurang bagus. Sebab, pertumbuhan sektor industri masih di bawah pertumbuhan ekonomi. Pada kuartal III 2017 pertumbuhan industri pengolahan hanya 4,84 persen secara year on year (yoy), sedangkan pertumbuhan ekonomi 5,06 persen.
Sumbangan industri manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) juga masih di kisaran 20 persen. Gejala deindustrialisasi tersebut perlu penanganan khusus. \"Saya khawatir kinerja sektor industri pengolahan akan terus mengalami penurunan, padahal situasi global justru tengah membaik,\" ujar Bhima.