BATANGHARI - Pada acara sosialisasi mengenai pemberantasan korupsi di Batanghari, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mewanti-wanti, agar jangan lagi ada korupsi dan yang tertangkap tangan di Batanghari.
\"Saat ini kita baru melakukan pencegahan, sebelum di lakukan tindakan, lebih baik kita melakukan pencegahan,\" ucap Adliansyah M Nasution, dari KPK selaku koordinator Wilayah II Sumatera.
Dikatakannya, area potensi korupsi di pemerintah terdapat di proses yang tidak sesuai. \"Kami harus perbaiki. Mulai dari proses perencanaan, penganggaran, harus sesuai dengan harga satuan,\" katanya.
Dalam pemaparanya, ia menyebutkan harga dalam satuan harga harus dibuat. \"Ii adalah salah satu untuk pencegahan agar tidak ada atau mengurangi korupsi di batanghari,\" ucapnya.
Dikatakannya, semua harus terintegrasi, dan bangun sistem yang bagus. \"Planing dan budgeting harus nempel agar tidak ada celah untuk korupsi,\" imbuhnya.
Yang penting komitmen pemimpin, jika ada komitmen maka KKN ini bisa diatasi. \"Jika tidak maka OPD yang lain akan sulit,\" ulasnya.
Dikatakan pria yang akrab di sapa Coki ini, bahwa ada sektor strategis dalam pencegahan korupsi, yakni Dinkes, Disdik, Dispend, PU, Dukcapil, Perkim, Pengelolaan Aset Daerah, Pengelolaan Sumber Daya Alam, Dishub, dan Pemberdayaan desa. \" Aa sepuluh tempat strategis yang rawan korupsi, dan ini harus dicegah, jangan sampai terjadi,\" paparnya.
Sementara Bupati Batanghari, Ir Syahirsyah, mengaku Batanghari komitmen dalam memberantas korupsi. \"Jika kita tidak serius maka kita tidak akan mengundang KPK,\" katanya.
Syahirsyah meminta kepada seluruh OPD di harapkan patuh terhadap aturan. \"Bekerja lah sesuai dengan aturan, jika tidak sesuai dengan aturan maka siap siap akan berhadapan dengan hukum,\" tutupnya.
(rza)