JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) gulirkan evaluasi organisasi untuk 21 kementerian. Sasarannya bukan pengurangan atau penambahan kursi jabatan. Tetapi untuk memperbaiki unit organisasi yang tidak sesuai dengan peran kementerian.
Ke-21 kementerian yang menjadi sasaran evaluasi tersebar di bidang politik, hukum, dan keamanan, bidang perekonomian dan kemaritiman, serta bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Salah satu kementerian yang menjadi sasaran evaluasi organisasi Kementerian PAN-RB itu adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).
Sekjen Kemenristekdikti Ainun Naim mengatakan evaluasi kelembagaan atau organisasi oleh Kementerian PAN-RB itu baik untuk dilakukan. ’’Untuk memastikan kementerian atau lembaga mempunyai kelembagaan yang efisien dan efektif,’’ katanya saat dihubungi kemarin (27/5).
Guru besar UGM itu menjelaskan Kemenristekdikti siap bekerjasama dengan Kementerian PAN-RB maupun auditor eksternal atau professional untuk menjalani proses evaluasi organisasi itu. Dia menjelaskan untuk proses pengumpulan data evaluasi, nantinya bisa dilakuan dengan sejumlah sumber. Termasuk data atau laporan maupun hasil diskusi.
Ainun menuturkan selama ini banyak pengukuran atau evaluasi untuk menilai kinerja lembaga. Salah satunya adalah sistem akuntablitas kinerja instansi pemerintahan (SAKIP). Dia menjelaskan sampai saat ini, dari evaluasi pengukuran yang sudah jalan, rata-rata unit organisasi di Kemenristekdikti tingkat efisiensi, efektifitas, maupun perannya masuk kategori baik.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia Lina Miftahul Jannah menuturkan evaluasi organisasi atau kelembagaan oleh Kementerian PAN-RB bukan sebuah kegiatan baru. Dia mengatakan ketika masih dipimpin oleh Menteri Azwar Abubakar beberapa tahun lalu, juga pernah dilakukan program serupa. Tetapi karena ada pergantian cabinet, maka sempat direm atau dihentikan.
Menurut dosen Fakultas Ilmu Administasi UI itu, kegiatan evaluasi organisasi belum sampai menutup atau mengurangi lembaga. Untuk tahap pertama bisa difokuskan pada reorganisasi di masing-masing kementerian yang dinilai kurang efektif atau efisien.
Dia menjelaskan masih ada sejumlah tumpang tindik peran di beberapa kementerian. Misalnya kementerian yang mengurusi daerah, ada banyak. Tidak hanya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tetapi juga ada di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Kemudian urusan pendidikan, saat ini tidak hanya di Kemendikbud saja. Tetapi untuk pendidikan tinggi juga ditangani oleh Kemenristekdikti.
Menurut Lina, sejumlah penggabungan kementerian atau fungsi kementerian, awalnya supaya efektif dan efisien. ’’Tetapi ternyata Cuma memindah urusan dari satu kementerian ke kementerian lain,’’ tuturnya. Dia menjelaskan program reformasi birokrasi akan dievaluasi secara menyeluruh, apakah tercapai atau tidak, pada 2025 nanti. Dia berharap program evaluasi atau audit organisasi di 21 kementerian itu bisa mewujudkan semangat reformasi birokrasi yang efektif dan efisien.
Sebelumnya rapat persiapan program evaluasi organisasi digelar di Kementerian PAN-RB pada Jumat (25/5) lalu. Menteri PAN-RB Asman Abnur dalam rapat itu menyampaikan, tujuan evaluasi ini bukan untuk mengurangi atau menambah jabatan. Tetapi untuk mengetahui sejauh mana peran dan fungsi unit organisasi di kementerian lembaga.
’’Kalau organisasi ada tapi tidak sesuai dengan peran kementerian, rasanya tidak nyambung. Hal-hal seperti itu harus diperbaiki,’’ pesan Asman. Politisi PAN itu mengatakan dengan evaluasi ini menjadi momentum perubahan organisasi. Sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik masa kini. Dia menjelaskan organisasi di kementerian merupakan hasil penyusunan pada periode 70-an silam. ’’Karena itu diperlukan perubahan tata kelola organisasi,’’ pungkasnya.
(wan)