JAKARTA – Memasuki tahun politik 2019, dana bantuan sosial (bansos) mengalami kenaikan. Diantaranya dana bansos yang dikelola Kementerian Sosial (Kemensos). Tahun depan dana bansos di Kemensos mencapai Rp 53,77 triliun, atau naik Rp 16,8 triliun dibanding tahun ini.
Besaran dana bansos itu dipaparkan Mensos Idrus Marham dalam rapat rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga (RKAKL) di Komisi VIII DPR kemarin (5/6). Politisi Partai Golkar itu menjelaskan total pagu indikatif RAPBN 2019 Kemensos mencapai Rp 59,3 triliun. ’’Anggaran indikatif 2019 Rp 59,3 triliun. Dimana Rp 53,77 triliun atau sekitar 90,52 persen untuk bansos,’’ kata Idrus.
Dia mengatakan tahun ini APBN Kemensos adalah Rp 41,2 triliun. Sementara alokasi dana bansos tahun ini Rp 36,91 triliun. Jadi tahun ini ada kenaikan dana bansos mencapai Rp 16,8 triliun. Dana bansos tahun depan yang mencapai Rp 53,77 triliun itu terbagi dalam dua pos. Yakni untuk belanja bansos program keluarga harapan (PKH) sebesar Rp 32,65 triliun dan belanja bansos pangan Rp 20,59 triliun.
Idrus menuturkan kenaikan dana bansos itu diantaranya ada kenaikan indeks PKH untuk komponen kesehatan dan pendidikan. Sementara untuk jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) program PKH tahun depan tetap sepuluh juta keluarga. Sedangkan bansos pangan untuk 15,6 juta KPM.
Menteri berkacamata itu menuturkan Kemensos sedang mengkaji skema baru dalam pencairan PKH. Yakni adanya pemberlakuan indeks untuk masing-masing keluarga. Indeks itu diantaranya mengacu pada beban keluarga. Dengan adanya indeks ini, masing-masing keluarga akan menerima besaran dana PKH yang berbeda-beda.
Selain itu Kemensos juga bakal menerapkan indeks berdasarkan peluang untuk berusaha. Jadi jika ada keluarga sasaran PKH yang memiliki rintisan usaha, sehingga ke depan bisa mentas dari sasaran PKH, mendapatkan poin tambahan. Sehingga keluarga ini bisa mendapatkan PKH lebih besar dibanding yang lainnya.
’’Maka keluarga ini dalam jangka waktu tertentu akan naik status,’’ jelasnya. Bahkan jika usahanya sudah jalan, keluarga ini tidak lagi berstatus sebagai KPM PKH. Idrus menjelaskan penyaluran bansos PKH diantaranya untuk mengurangi kemiskinan. Dia berharap dengan adanya penyaluran PKH tingkat kemiskinan di Indonesia bisa ditekan hingga mencapai 9 persen. Tahun lalu jumlah keluarga miskin turun 1,2 juta. Dari semula sebanyak 27 jutaan turun menjadi 26 jutaan.
Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher Parasong tidak mempersoalkan rencana penyaluran PKH tersebut. Bahkan menurut dia indikator kinerja Kemensos adalah mengentaskan kemiskinan. ’’Menggeser dari air mata kesusahan menjadi air mata kebahagiaan,’’ kata dia. Ali Taher hanya mempertanyakan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 700 miliar, dari pagu indikatif yang tersedia. Dia berharap Kemensos dapat mempertanggungjawabkan anggaran kepada rakyat.
(wan)