JAMBI - Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi diganti. Pemerintah Kota Jambi menunjuk Izhar Muzani, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Pemerintahan Setda Kota Jambi, sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekwan Kota Jambi. Itu dilakukan karena Diruia Sunita (Sekwan DPRD) dalam kondisi tidak sehat.

 Itu diakui Sekretaris Daerah Kota Jambi, Budidaya. Kata Dia, pergantian sementara Duria Soenita sebagai Sekwan karena permintaan dari DPRD Kota Jambi. Saat ini kondisi Duria Sunita tengah sakit.

\"Sakitnya ini bukan sakit biasa, sehingga tidak bisa menjalankan aktifitas seperti biasanya, sementara roda Pemerintah juga harus tetap dijalankan. Oleh sebab itu per 6 Agustus, jabatan Duria Soenita di-Plh kan oleh Izhar Muzani,\" kata Budidaya.

Budidya menyebut, saat ini DPRD Kota Jambi tengah membahas anggaran APBD murni tahun 2019, ABT 2018 , RKJMD yang akan dibahas lima tahun kedepan.

\"Ini tentu menguras energi yang sangat banyak, dan fisik yang harus sehat,\" ujarnya.

Menurutnya, Duria bisa menjabat kembali sebagai Sekwan Kota Jambi jika  sudah dalam keadaan sehat. Namun bukan hanya mengaku sehat saja, melainkan bisa memberikan surat keterangan sehat baik dari dokter maupun rumah sakit.

\"Artinya semua kewenangan Sekwan saat ini masih ditanggung oleh Plh Izhar Muzani, sampai dengan Duria Soenita sehat,\" katanya.

Meskipun demikian,  jabatan Plh juga ada batasan-batasan tertentu. Seperti jika ada kebutuhan yang urgent maka akan dikonsultasikan terlebih dahulu.

\"Tidak bisa main setuju-setuju saja,\" ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Jambi M Nasir mengatakan, hal ini memang menjadi permintaan dewan. Karena roda organisasi DPRD harus berjalan seperti biasanya.

\"Ini dilakukan karena pertimbangan Sekwan dalam posisi sakit,\" katanya Selasa (14/8).

Menurut Nasir, saat ini pihaknya dalam proses pembahasan anggaran. Sekwan juga bertugas sebagai Sekretaris Badan Anggaran (Banggar). Untuk pembahasan butuh kesehatan yang prima.

“Kita tidak hanya membahas ABT 2018, tapi juga APBD murni 2019 dan RPJMD. Sehingga menyita waktu yang cukup banyak,\" katanya.

Nasir menyebutkan, pembahasan anggaran saat ini sudah sampai ke tahap e-planing dan e-budgeting yang diawasi oleh  KPK. Untuk itu dirinya meminta kepada pihak eksekutif untuk menugaskan siapa saja Plh agar roda Pemerintah bisa berjalan sebagaimana mestinya. Terkait jika Sekwan tidak menerima digantikan, Nasir menyebutkan silahkan saja.

\"Kalau tidak terima silahkan, mau protes juga silahkan, tapi kan kegiatan pemerintah harus tetap berjalan,\" pungkasnya.