SAROLANGUN – Kurangnya loyalitas kerja para pejabat di Lingkungan Pemkab Sarolangun, membuat Bupati Sarolangun Cek Endra memberikan teguran keras kepada setiap OPD. Dan yang mendapat sorotan keras, kali ini adalah Dinas Pekerjaan Umun dan Penataan Ruang (PUPR) Sarolangun, dalam hal ini Kepala Dinas terkait.
Teguran keras itu disebabkan, saat Bupati melakukan kunjungan ke Kampung Madani SAD Air hitam pada hari Sabtu (25/8) lalu, Kepala Dinas PUPR Sarolangun tidak berada di tempat. Padahal, kehadiran Bupati kala itu sangatlah penting untuk didampingi oleh Kadis PUPR selaku Kepala Dinas, sebab mereka salah satu leading sektor dari rencana pembangunan dan penataan Kampung Madani SAD yang berada di Desa Lubuk Jering, Kecamatan Air Hitam.
Diketahui juga, bahwa Kampung Madani itu dalam waktu dekat akan dikunjungi kembali oleh Presiden RI Jokowi, untuk itu berbagai persiapan menyambut kehadiran Presiden haruslah dimatangkan. “Agenda seperti ini sangat kita tunggu-tunggu, kenapa dari PU sendiri tidak hadir, apa maksudnya PU ini, Kompak benar nggak ada yang mau hadir. Inilah salah satu contoh dinas yang minim koordinasi, jangan dikira hari libur trus tidak mau hadir,” kata Cek Endra.
Tidak hanya dinas PU saja yang menjadi sorotan Bupati, namun hampir semua dinas juga diingatkan untuk serius dalam persiapan penyambutan kedatangan Presiden. “Tingkat koordinasi antar SKPD di lingkungan Pemkab ini masih lemah. Sehingga dalam menjalankan pelaksanaan program kegiatan pembangunan berjalan pincang,harusnya semua SKPD fokus, sebab ini agenda besar,” ujarnya.
Diakuinya, bahwa sejak dilakukannya resufle, masih banyak indikasi para pejabat di masing-masing OPD bekerja mengedepankan ego sektoral tanpa mau berkoordinasi dengan baik antar lintas sektoral maupun dalam tubuh internalnya. “Sekarang ini yang saya rasakan, mereka ( OPD ) kerja sendiri-sendiri dan nikmat sendiri masih ego sektoral,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, Bupati meminta agar persoalan ego diri dan ego sektoral disingkirkan jika sudah berbicara kinerja untuk membangun daerah. Selain itu setiap OPD dapat saling berkoordinasi dan harus melaporkan segala macam bentuk kegiatan sehingga bisa berjalan secara masif. “Tahun depan (2019) nggak boleh lagi seperti ini,” pungkasnya.
(hnd)