JAMBI-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi bersama seluruh Pemkab/Pemkot, sudah mengusulkan kuota kebutuhan CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Berdasarkan data yang berhasil diperoleh koran ini, usulan kebutuhan kuota mencapai angka ribuan. Seperti Pemprov Jambi yang mengusulkan sebanyak 347 CPNS dan 782 PPPK (selengkapnya lihat grafis, red).
Jumlah ini dipastikan bakal bertambah mengingat ada beberapa kabupaten/kota yang sama sekali belum bisa menyebutkan angka usulan mereka karena masih dalam pembahasan dan menunggu kepastian anggaran.
Seperti Muaro Jambi dan Kerinci. Sementara Sungai Penuh, Sarolangun dan Batanghari sudah memiliki angka usulan CPNS tapi PPPK masih dalam pembahasan.
Khusus Pemprov Jambi, dari usulan 1.129 kebutuhan ASN ke Menpan RB, tak ada usulan guru yang dimasukkan karena pihak Dinas Pendidikan Provinsi belum menyampaikan usulan.
Hal ini diakui oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi melalui Kabid Pengadaan, Kepangkatan, Pensiun dan Mutasi Pahari . Dia menyebutkan segera mengusulkan jumlah tersebut ke Kemen PAN RB. ‘‘Untuk CPNS ada 347 dan PPPK 782, besok pagi kita akan ke Kemenpan’‘ sampai Pahari (2/7).
Untuk formasinya Pahari menyebut tahun ini mengusulkan tenaga teknis dan fungsional. ‘‘Karena dari tahun 2011 hingga 2019 provinsi belum ada penerimaan ASN tenaga teknis dan fungsional,’‘ ujarnya.
Sementara untuk tenaga pendidik (Guru) kata dia belum diusulkan. ‘‘Karena data dari Dinas Pendidikan belum masuk,’‘ ujarnya.
Ditanyakan apakah formasi guru tidak akan diajukan tahun ini, dia menyebut kemungkinan akan diajukan di waktu selanjutnya. ‘‘Nanti kita minta waktu dengan Menpan. Khusus guru kita usulkan menyusul,’‘ jelasnya.
Dikatakannnya untuk proses ini pihaknya hanya mengikuti instruksi Kemenpan. Karena di dalam surat edaran Menpan pihaknya diminta paling lambat tanggal 30 Juni, mengajukan usulan formasinya. ‘‘Ya kita sampaikan ajalah seluruhnya sesuai permintaan OPD, kitakan minta datanya sama OPD berapa kebutuhan mereka,’‘ ujarnya.
Untuk disetujui atau dipankasnya jumlah yang diusulkan dia menyebut tergantung ketetapan pusat. ‘‘Kita hanya mengajukan, ketetapannya tetap saja ditangan pusat. Karena sesuai dengan kemampuan anggaran kita dan sesuai juga dengan jumlah pegawai kita yang pensiun,’‘ katanya. Pahari menambahkan, formasi yang diajukan adalah usulan formasi dari OPD yang sudah diteken oleh Sekda.
Sementara untuk PPPK Pahari menyebut juga telah diusulkan pihaknya, PPPK Pemprov ini teknisnya ada untuk guru pegawai honorer yang sudah lama mengabdi sesuai dengan data yang dipegang pihaknya. ‘‘Kita tak tahu jalur mana nanti untuk tes para honorer, yang jelas ada kita usulkan ke Kemenpan RB , tapi kita tak tahu juga pasti jumlah pastinya,’‘ sampainya.
Ditambhakan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, M. Dianto, dirinya telah menandatangani usulan kebutuhan CPNS tahun 2019, untuk kemudian diajukan ke Kemenpan RB. Dia mengatakan, Senin (1/7) dirinya sudah menerima usulan itu dan ternyata ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum mengusulkan kebutuhan CPNS nya tahun 2019 ini.
Salah satunya yang belum mengusulkan sama sekali adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Dia mengatakan, dari laporan yang diterimanya, memang belum ada masuk mengajuan kebutuhan dari OPD tersebut. Padahal, setiap tahunnya, banyak guru yang pensiun di Provinsi Jambi.
Menurutnya, untuk OPD yang belum menyerahkan pengajuan kebutuhan CPNS, belum diketahui alasannya. Apakah memang sudah tidak membutuhkan tambahan PNS, atau ada alasan lain. Selama sebulan belakangan, menurut Dianto pihaknya telah menghimbau agar OPD segera mengajukan. ‘‘Kita masih menunggu sampai hari ini atau besok, kalau masih ada yang akan mengajukan kebutuhan CPNS. Menjelang Kabid di BKD berangkat ke Kemenpan RB untuk menyerahkan pengajuan itu. Jangan sampai nanti ketika sudah masuk ke Kemenpan RB, baru para OPD yang tidak mengajukan sibuk,’‘ katanya.