Walikota Jambi Sy Fasha Dorong Kuliner Jambi Bersertifikat Halal

JAMBI – Ada pekerjaan rumah (PR) besar yang akan dikejar Walikota Jambi untuk segera diselesaikan, yakni bagaimana rumah makan yang ada di Kota Jambi memiliki sertifikat dan lebel halal.
Dikatakan Walikota Jambi Sy Fasha, kedepan terkait pembinaan pengusaha muslim dan muslimah yakni terkait produk halal.
“Ini memang masih menjadi momok. Kita sangat beda dengan Singapura, Malaysia. Mereka lebih komit, disana rumah makan diberi lebel halal, meski pedagangnya muslim dan muslimah,” kata Fasha.
Lebih lanjut Fasha menyebutkan, dirinya pernah kedatangan teman dari Singpura dan Malaysia. Ia ditanyakan terkait lebel halal tersebut di kota Jambi khususnya.
“Mereka menanyakan, kenapa rumah makan di Kota Jambi tidak memakai lebel halal. Karena diluar, rumah makan meski yang jual muslim, tetap dibuatkan label halal,” imbuhnya.
“Ini PR kita. Untuk membuat label halal ini biaya cukup tinggi. Saya sudah sampaikan kepada MUI bagaimana ini harus ada gerakan nasional,” imbuhnya.
Fasha menyebutkan, pihaknya sebagai pemerintah siap untuk itu semua. Lebel halal sebut Fasha, bukan hanya untuk rumah makan, tapi juga UMKM kuliner dan makanan lainnya.
“Harus ada lebel halal, ini akan kami jadikan salah satu program kedepan. Bagaimana kota Jambi kedepan memeng betul-betul mengedepankan prodak halal,” katanya.
“Ada jaminan halal. Halal mulai dari prosesnya, bukan makanannya. Seperti halnya ayam, bagaimana cara pemotongannya. Ini yang nanti kami tekankan,” jelasnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Fasha mengaku akan menggandeng Ikatan Pemusahan Muslimah Indonesia (IPEMI) Provinsi Jambi.
“ Peran IPEMI disini sangat besar, anggotanya ada 650 pengusaha muslimah, ini yang kami gandeng,” kata Fasha.
Sebagai upaya untuk mendorong itu sebut Fasha, pihaknya sudah bekerjsama dengan MUI, hal tersebut terkait dengan harga.
“Karena cukup mahal, tapi memang itulah kondisinya, sebab jika terlalu mudah mengeluarkan sertifikat halal tanpa proses verifikasi dan lainnya, yang berdosakan MUI. Misalkan ada produk yang tidak halal dihalalkan, makanya butuh biaya besar,” katanya.
Namun sebut Fasha, bagimana nanti biaya itu bisa ditekankan dan menjadi lebih murah. “Jika perlu kerjasama maka kami akan lakukan, atau misalkan kami pemerintah bisa memberi subsidi,” pungkasnya. (hfz)