JAKARTA - Koordinator Daerah Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Kabupaten Magelang Nunik Nugroho mengaku puas bisa ikut dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi X DPR RI pada Selasa, 28 Januari.
Kemudian lanjut mengikuti rapat kerja Mendikbud Nadiem Makarim di komisi yang sama dari pukul 15.00 hingga Rabu (29/1) pukul 01.00 dini hari.
Menurut Nunik, itu kali pertama dia bisa menyuarakan aspirasi teman-temannya, khususnya tenaga kependidikan yang selama ini terlupakan. Pemerintah lebih sibuk mengurus guru hingga abai terhadap tenaga kependidikan.
\"Saya puas sekali bisa langsung bicara kepada anggota DPR dan mas menteri. Selama ini saya hanya nitip pesan ke pengurus inti, tetapi kemarin bisa bertatap langsung,\" kata Nunik kepada JPNN.com, Sabtu (1/2).
Sayangnya, kata tenaga kependidikan honorer K2 ini ada segelintir orang yang memutarbalikkan fakta perjuangannya dia bersama pengurus inti PHK2I. Nunik disebut ikut memperjuangkan honorer non kategori.
\"Saya sedih sekali dengarnya. Sesampai di daerah malah dituduh macam-macam. Padahal yang saya katakan langsung kepada DPR dan menteri cuma khusus honorer K2,\" ujarnya.
Bahkan perempuan 56 tahun ini menegaskan kepada anggota DPR, honorer K2 yang diakui pemerintah adalah memiliki SPTJM (surat peryataan tanggung jawab mutlak).
SPTJM ini diteken kepala daerah dan bila datanya tidak benar harus disiap dipidanakan.
\"Kalau honorer K2 asli ya masuk data base BKN dan ada SPTJM nya. Karena datanya by name by address. Yang non kategori kan enggak ada syarat itu, kok malah saya dituding main dua kaki seolah-olah cari keuntungan di kedua belah pihak,\" bebernya.
Nunik menambahkan, Senin (3/2), akan menghadap kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Magelang untuk menyampaikan hasil RDPU 28 Januari.(esy/jpnn)
sumber: www.jpnn.com