JAKARTA - Komisi II DPR RI dijadwalkan menggelar rapat kerja (raker) dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo dan KepalaBadan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, hari ini (8/9).
Sehari sebelumnya, para pentolan honorer K2 memberikan masukan tentang apa saja yang perlu disampaikan Komisi II DPR kepada Menteri Tjahjo.
\"Saya dan kawan-kawan dari Papua dan Sulawesi Tenggara diterima Ketua Panja Aparatur Sipil Negara (ASN) Komisi II DPR RI Bapak Arwani Thomafi, kemarin (7/9),\" kata Koordinator Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) DKI Jakarta Nurbaitih kepada JPNN.com, Selasa (8/9).
Dalam pertemuan tersebut, selain mengantar rekan-rekannya dari Papua yang membawa amanah dari bupatinya, Nurbaitih juga menyampaikan beberapa permohonan ke pimpinan Komisi II. Salah satunya adalah terkait anggaran di KemenPAN-RB
\"Saya berharap rapat siang nanti dengan KemenPAN-RB bisa memasukkan anggaran khusus penyelesaian honorer K2 baik guru, tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, penyuluh, dan tenaga teknis lainnya,\" tuturnya.
Permintaan lainnya adalah agar Komisi II melakukan pengawasan terhadap penginputan e-formasi kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) 2021 baik CPNS maupun PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) oleh KemenPAN-RB.
Ini agar tidak ada satupun honorer K2 yang tertinggal.
\"Saya meminta agar tenaga teknis administrasi ini harus diperhatikan juga. Jangan hanya pada tenaga pendidik, kesehatan, penyuluh. Mudah-mudahan masukan kami ini bisa disuarakan pimpinan Komisi II kepada MenPAN-RB,\" tandas Nur yang juga pimpinan PHK2I pusat ini. (esy/jpnn)
Sumber: www.jpnn.com