JAKARTA - Proses pemberkasan 138.791 NIP CPNS 2019 masih bergulir. Badan Kepegawaian Negara (BKN) pun terus menggenjot agar target 30 November penetapan NIP tuntas.
Ini lantaran per 1 Desember 2020, CPNS 2019 akan mendapatkan SK sekaligus menerima gaji perdananya. Mulusnya pengangkatan CPNS ini masih saja dikeluhkan 51.293 honorer K2 dan THL TBPP (tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian) yang lulus PPPK (Pegawal Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) hasil rekrutmen Februari 2019.
Ketum Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih mengaku sudah berusaha untuk menahan diri. Namun, ketika mendekati Desember, rasa cemas dan emosi tidak bisa ditahan.
Titi dan kawan-kawannya tidak rela terus dilangkahi pelamar fresh graduate yang minim pengalaman. \"Bagaimana bisa diam kalau diginiin terus. Disuruh jadi anak manis, ya enggak bisa wong perut lapar kok disuruh diam,\" kata Titi kepada JPNN.com, Minggu (15/11).
Dia menyadari, PPPK merupakan hal baru sehingga banyak daerah yang salah tafsir. Alhasil sebagian besar pemda mengusulkan TMT (Terhitung Mulai Tanggal) PPPK itu di Januari 2021.
Yang bikin ngenes, antara pusat dan daerah tarik ulur soal pengangkatan PPPK. Pusat beralasan semuanya tergantung daerah. Sebaliknya daerah menunggu instruksi pusat.
\"Kalau kayak ini yang bingung kan kami. Kok pusat dan daerah enggak sejalan dalam pengadaan PPPK,\" ucapnya.
Titi menilai, PPPK tahap pertama menjadi uji coba pemerintah. Dia bertekad, bila PPPK menguntungkan honorer K2 tua, akan berupaya agar semuanya ikut tes.
Jika PPPK malah merugikan, Titi mengaku akan jadi orang pertama yang akan menyerukan untuk menolak kebijakan tersebut.
\"Enggak apa-apa saya jadi kelinci percobaan pemerintah. Kalau kebijakan ini bagus saya akan mendorong teman-teman yang usianya sudah lanjut untuk ikut,\" tandasnya.(esy/jpnn)
Sumber: www.jpnn.com