JAKARTA– Ketua Bappilu Partai Demokrat, Andi Arief dengan lantang menyebutkan nama Kepala Staf Kepresidenan Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko dalam upaya kudeta kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Banyak yang bertanya siapa orang dekat Pak Jokowi yang mau mengambil alih kepemimpinan AHY di demokrat, jawaban saya KSP Moeldoko,” kata Andi Arief dikutip fajar.co.id di akun Twitternya, Senin (1/2/2021).
Terkait, surat yang dikirim AHY kepada Presiden Joko Widodo guna mengkarifikasi kebenaran kabar tersebut. Menurut Andi Arief disebabkan Panglima TNI 2013-2015 itu menyebut nama Jokowi soal rencana kudeta.
“Kenapa AHY berkirim surat ke Pak Jokowi, karena saat mempersiapkan pengambilalihan menyatakan dapat restu Pak Jokowi,” ungkapnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan ada gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa oleh pihak-pihak tertentu.
“Kami memandang perlu untuk memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya. Yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat,” kata AHY di Jakarta, Senin (1/2).
AHY menjelaskan gerakan politik itu diketahui dari laporan serta aduan yang dilayangkan pimpinan dan kader Partai Demokrat baik pusat, daerah, maupun cabang.
“Sekitar 10 hari lalu, kami menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader Partai Demokrat baik pusat, daerah, maupun cabang, tentang adanya gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader Demokrat, serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai, yang dilakukan secara sistematis,” ungkapnya.
Gabungan dari pelaku gerakan itu, kata dia, terdiri dari 5 orang, 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, serta 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi.
“Kemudian 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu. Sedangkan yang non-kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo,” kata dia. (msn/fajar)
Sumber: www.fajar.co.id