JAKARTA— Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan Moeldoko ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk pencapresan 2024.
Seperti diketahui, setelah Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggelar konferensi pers, Partai Demokrat akhirnya mengungkap bahwa pejabat di lingkar Jokowi yang berupaya menggulingkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketum adalah Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko.
Hal ini kali pertama diungkap Kepala Bappilu Demokrat Andi Arief. Setelah Andi Arief mengungkap nama ini, beberapa kader Demokrat yang lain juga ikut serta menyebutkan nama Jenderal Purn Moeldoko.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, pernyataan ini bukan tanpa alasan dan bukti. Ada sejumlah saksi dari kader bahwa Moeldoko memang ingin mengambil alih Demokrat.
“Berdasarkan pengakuan, kesaksian, dari BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat yang kami dapatkan, mereka dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024,” kata Herzaky dalam keterangannya, Senin (1/2).
“Ini bukan soal Demokrat melawan Istana, atau Biru melawan Merah. Ini soal penyalahgunaan kekuasaan dengan mencatut nama Presiden,” tegasnya.
Herzaky mengatakan, sebenarnya Demokrat ingin terlebih dulu tahu respons Presiden Jokowi usai AHY memberi surat sebelum mengungkap identitas KSP Moeldoko.
“Kami mendapat info kalau Bapak Presiden sudah membaca surat dari kami,” ujar dia.
Sementara itu, KSP Moeldoko di siaran pers Senin (1/2) malah mempertanyakan rumor kudeta yang dituduhkan kepadanya atas kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono selaku Ketua Umum Partai Demokrat.
Ia bingung, istilah kudeta semestinya datang dari internal organisasi atau institusi, bukan dari luar.
“Kalau ada istilah kudeta ya kudeta itu dari dalam, masa kudeta dari luar. Bukan kudeta dari luar,” kata Moeldoko saat menyampaikan keterangan pers secara virtual, Senin (1/2/2021).
Moeldoko memang mengakui sempat bertemu dengan sejumlah kader Demokrat. Pertemuan itu pun, kata dia, dimaknai biasa saja dan bukan bermotif politik.
Sebagai mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Moeldoko menyebut kebiasaannya bertemu dengan banyak kalangan termasuk para politisi.
“Konteksnya apa saya juga tidak mengerti. Dari ngobrol- ngobrol itu biasanya saya awali dari pertanian karena saya memang suka pertanian. Berikutnya curhat tentang situasi yang dihadapi ya gue dengerin aja, gitu. Berikutnya ya sudah dengerin saja,” kata dia.
“Terus munculah isu dan seterusnya mungkin dasarnya foto- foto. Ya ada dari Indonesia Timur dari mana- mana datang ke sini kan ingin foto sama gue, sama saya, ya terima saja. Apa susahnnya, itu lah menunjukkan bahwa seorang jenderal yang tidak punya batas dengan siapa pun,” kata Moeldoko.