JAKARTA— Pengamat Politik Saiful Mujani menyarankan Jenderal (Purn) Moeldoko mundur dari Kantor Staf Presiden (KSP). Selain Mujani, beberapa politisi juga menyerukan hal sama.
Direktur Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) melalui akun Twitter-nya @@saiful_mujani, Selasa (2/2/2021) mengatakan, tindakan cawe-cawe terhadap internal partai orang lain adalah tindakan kasar. “Wow, pejabat negara cawe-cawe politik internal partai orang. Kasar Pak Jendral,” ungkapnya.
Direktur SMRC ini juga melampirkan tautan sebuah berita berisi komentar Moeldoko yang menjawab tudingan Demokrat kepadanya. Judulnya “Moeldoko Soal Isu Demokrat: Jangan Ganggu Jokowi, Ini Urusan Saya”.
“Tapi nasi sudah jadi bubur. Langkah ksatria adalah Pak Moeldoko mengundurkan diri dari KSP untuk menjaga kehormatan kantor presiden dan presiden sendiri,” kata Saiful lagi di akun Twitternya @saiful_mujani, Selasa (2/2/2021).
Menurut Direktur SMRC ini, para pemerhati Indonesia di luar negeri sudah mulai berkesimpulan bahwa di bawah Presiden Jokowi, otoritarianisme sudah kembali lagi ke Indonesia.
“Kalau tak mengundurkan diri ya dimundurkan. Dari pada opini tak sehat bahwa presiden intervensi internal partai orang,” katanya.
“Para indonesianis di luar udah berkesimpulan di bawah presiden jokowi otoritarianisme udah kembali. apakah mau mengkonfirmasi kesimpulan itu?,” katanya lagi.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Demokrat Irwan mendesak Moeldoko mundur dari jabatan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP). Permintaan ini disampaikan usai Moeldoko diduga terlibat dalam
Menurutnya, Moeldoko harus mundur dari jabatan Kepala KSP demi menjaga marwah Presiden Joko Widodo.
“Secara kesatria seharusnya pak Moeldoko mengundurkan diri,” ucap Irwan kepada CNNIndonesia.com, Selasa (2/2).
Irwan mengatakan langkah mundur sebaiknya dilakukan Moeldoko sebelum publik meminta Jokowi untuk memberhentikannya secara langsung.
Irwan juga meminta Moeldoko mempertanggungjawabkan pernyataan yang meminta agar pertemuan dengan sejumlah kader Demokrat tidak dikaitkan dengan Jokowi.
“Pak Moeldoko bilang tidak perlu mengaitkan dengan Pak Jokowi, konsekuensinya mundur dong atau dimundurkan oleh Presiden,” kata Irwan
Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution menyampaikan hal sama kepada Moeldoko.
Jika mantan panglima TNI itu ingin menjadi calon presiden di Pilpres 2024 mendatang, Moeldoko harus mundur dari KSP supaya focus persiapan menghadapi Pilpres 2024.