JAKARTA — Dalam tujuh hari sejak upaya pengambilalihan paksa partai diungkapkan, Partai Demokrat dan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) diserang dengan doxing (pengungkapan identitas pribadi), hoaks serta disinformasi di media sosial.
Ini terungkap melalui riset media sosial menggunakan big data analytics yang dipaparkan dalam webinar Proklamasi Democracy Forum (7/2). Selain itu sejumlah pengurus dan kader melaporkan ponsel mereka dibobol dan diambil alih.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng menegaskan tidak takut dengan ancaman. Partai Demokrat konsisten melawan upaya pengabil alihan paksa kursi ketua umum.
“Kami tidak takut diancam-ancam. PD siap konsisten memperjuangkan harapan rakyat,” ujar Andi kepada wartawan, Senin (8/2).
Menggunakan social network analysis (SNA), riset media sosial tersebut menganalisa pemberitaan dan percakapan terkait Partai Demokrat serta Ketum AHY dalam periode 31 Januari, satu hari sebelum pengungkapan upaya ambil alih partai secara paksa hingga 6 Februari, satu hari setelah Presiden Jokowi diberitakan menegur Kepala KSP Moeldoko atas manuvernya dibalik upaya pengambilalihan paksa ini.
“Ada dua klaster pro dan kontra yang ukurannya hampir sama, dan menunjukkan pola filter bubble, yaitu masing-masing praktis hanya berkomunikasi dengan kelompoknya sendiri,” papar Kepala Balitbang DPP Partai Demokrat Tomi Satryatomo.
Dalam pemetaan narasi, riset media sosial ini menemukan kubu pro Demokrat lebih banyak menyuarakan isu soliditas, institusi dan tokoh partai. “Tapi alih-alih menjawab substansi argumentasi, kelompok kontra terlihat melakukan doxing, menyebarkan hoax dan disinformasi,” urai Tomi lebih lanjut.
Doxing adalah praktek menyebarkan identitas pribadi melalui media sosial. Kelompok kontra ini dimotori oleh tiga akun utama, yang terdiri dari satu akun anonim dan dua akun nyata (real accounts) yang selama ini dikenal sebagai influencers politik. Cuitan mereka diamplifikasi oleh akun-akun yang sebagian besar akun anonim.
Pengamat politik Adi Prayitno mengistilahkan ini sebagai brutalitas politik. Karena tidak menyangka akan terjadi efek dari kudeta yang dilakukan oleh Moeldoko ini. Saya pikir baru akan terjadi dua, tiga tahun lagi,” tuturnya.
Adi mengingatkan bahwa Partai Demokrat menjadi sasaran karena dianggap sebagai partai non pemerintah yang paling potensial, tapi ia tidak yakin upaya yang dimotori pihak eksternal akan berulang. “Moeldoko bukan jawaban yang rasional bagi Demokrat karena elektabilitasnya jauh lebih rendah daripada AHY,” papar Direktur Eksekutif lembaga survei Parameter Politik Indonesia.
Master Komunikasi Politik dari London School of Economics, Diska Putri Pamungkas mengingatkan bahwa ambil alih paksa partai politik, kalaupun berhasil dilakukan, tidak serta merta akan memberi keuntungan elektoral bagi pelaku kudeta.
“Political branding sangat dipengaruhi oleh persepsi. Saya tidak yakin elektabilitas yang diperoleh Partai Demokrat dan Ketum AHY pada saat ini, akan bisa dipertahankan jika dikudeta oleh orang lain,” tuturnya.
Andi Mallarangeng mengungkapkan pada saat ini Partai Demokrat mendulang simpati dan empati yang luar biasa dari publik. “Ada banyak orang yang telepon saya mau daftar KTA Demokrat. Kita adalah air, mereka adalah batu. Kita terus bergerak, bekerja untuk rakyat,” pungkasnya. (JPC)