JAKARTA– Juru Bicara Jusuf Kalla (JK), Husain Abdullah angkat bicara terkait penyataan mantan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 soal bagaimana cara memberikan kritik ke pemerintah tanpa dipolisikan.
Menurut Husain, apa yang disampaikan JK saat itu berdasarkan keprihatinannya atas hasil survey Economist Intelligent Unit (EIU) dimana indeks demokrasi di Indonesia menurun.
“Pak JK pun menjelaskan akar masalahnya, diantaranya mahalnya biaya demokrasi di Indonesia. Untuk menjadi anggota parlemen atau Kepala Daerah butuh biaya yang tinggi,” kata Husain Abdullah kepada redaksi fajar.co.id, Minggu (14/2/2021).
Dosen Universitas Hasanuddin itu menyebutkan saat itu JK menjelaskan kondisi sistem politik di Indonesia. Terutama mereka yang ikut kontestasi pemilihan, baik pilkada, pilpres hingga pileg.
“Sesudah kontestasi berlangsung, seorang politisi perlu mengembalikan investasinya. Saat itulah terjadi penurunan kualitas demokrasi. Ketika kualitas demokrasi menurun, terjadilah korupsi, kata Pak JK,” ungkap Husain.
Selain itu, kata JK dalam diskusi tersebut. Pelaksanaan demokrasi saat ini perlu proses check and balance. “Pemerintah memang menyampaikan agar rakyat menyampaikan kritik. Tetapi kata Pak JK bagaimana menyampaikan kritik tanpa dipanggil polisi?,” Jelas Husain.
Mantan wartawan ini kemudian menjelaskan maksud dari pertanyaan Pak JK itu. “Dalam hal ini Pak JK tidak bermaksud memanaskan situasi. Apa yang disampaikannya sesuatu yang perlu dibenahi agar kualitas demokrasi di Indonesia meningkat,” jelasnya.
Karena itu, dirinya meminta apa yang disampaikan oleh JK dalam diskusi tersebut harusnya jadi masukan bagi pemerintah saat ini.
“Saya kira kita tidak perlu panas, kalau bertanya saja sudah membuat panas, bagaimana pula kalau dikritik? Jadi sebaiknya ditanggapi secara konstruktif agar apa yang ingin dicapai pemerintah. Rakyat menyampaikan kritiknya secara baik dan benar sementara pemerintah menerimanya sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat,” tegas Husain Abdullah.
Sebelumnya, Jusuf Kalla dalam Mimbar Demokrasi Kebangsaan yang digelar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Jumat (12/2/2021) menilai demokrasi Indonesia terancam.
Kondisi itu terlihat dari indeks demokrasi Indonesia yang menurun berdasarkan survei The Economist Intelligence Unit (EIU).
“Dalam empat tahun terakhir, indeks demokrasi menurun ke 64 dari 127 negara yang disurvei,” kata JK.
JK menilai demokrasi terganggu belakangan ini. Hal itu terlihat dari adanya pengkritik terhadap pemerintah berujung pada proses hukum di kepolisian.
“Beberapa hari lalu Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak yang ingin melihatnya bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi?,” tanya JK.