JAKARTA – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat (PD) Irwan Fecho menanggapi kabar soal penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) PD di Sumatera Utara (Sumut) hari ini. Irwan mengingatkan Presiden Jokowi tidak mengesahkan kepengurusan hasil KLB ilegal tersebut.
Menurut Irwan, Presiden Jokowi pernah berkomitmen untuk menegakkan demokrasi. “Kami berharap tidak melanggar komitmennya,” ujar Irwan Fecho kepada wartawan, Jumat (5/3) dini hari.
Politikus Demokrat dari Daerah Pemilihan Kalimantan Timur itu berharap, Presiden Jokowi tetap menjaga agar tidak melemahkan partai-partai politik yang berada di luar pemerintahan.
“Jika nanti kepengurusan hasil KLB ilegal disahkan, Presiden Jokowi mencoreng namanya sendiri dan akan dikenang sebagai Presiden yang merontokkan demokrasi di Indonesia,” ujar Irwan.
Namun, Irwan percaya Presiden Jokowi punya kekuatan untuk menghentikan upaya-upaya pelemahan partai politik. “Beliau adalah pemimpin eksekutif nasional, mengendalikan para menteri termasuk Kapolri dan Menkumham serta Kepala KSP Moeldoko,” tegas Irwan.
Menurut Irwan, ada dua kemungkinan jika kepengurusan hasil KLB ilegal disahkan. Pertama, Presiden Jokowi dinilai tidak mampu mengendalikan pembantu-pembantunya. Kedua, Presiden dianggap diam-diam membiarkan.
“Ingat, sikap diam Presiden juga merupakan tindakan politik. Beliau bisa dianggap bersalah karena membiarkan,” tegas Irwan.
Irwan mempertanyakan alasan Kepala KSP Moeldoko ke Medan, Sumatera Utara. Dia menyampaikan hal itu terkait kabar adanya penemuan bukti tiket. Apakah kepergian Moeldoko ke Medan atas izin Presiden? Apa keberangkatan Moeldoko dalam tugas dinas? “Jika tidak seizin Presiden berarti Moeldoko mangkir dari tugas dong?” kata Irwan. (jpnn/fajar)
Sumber: www.fajar.co.id