JAKARTA– Peran Presiden Joko Widodo, dianggap menjadi penentu sah-tidaknya Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat. Sebab, ‘restu’ Jokowi bisa membuat Kementerian Hukum dan HAM bisa mengeluarkan SK untuk kepengurusan Demokrat versi KLB tersebut.
Hal itu diungkapkan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Jansen Sitindaon melalui cuitannya di media sosial twitter.
“Pasca KLB ini semua sekarang di tangan Presiden Jokowi. Jika didukung, SK Kumham pasti keluar,” tulis Jansen melalui akun twitternya @jansen_jsp, Jumat (5/3/2021).
“Harusnya itu tidak terjadi. Karena dari sudut manapun ini KLB ilegal. Jangankan 2/3 DPD sebagai syarat mininum, 1 DPD Propinsi saja tidak ada yang hadir. Data Sipol KPU bisa jadi sumber kebenaran untuk ini,” sambung cuitannya.
Pasca KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara itu juga ditanggapi Anggota DPR RI Fraksi Demokrat, Benny K Harman. Pria yang disebut sebagai “Macan Parlemen” oleh Agus Harimurti Yudhoyono itu menyatakan Partai Demokrat dalam kondisi berkabung. Matinya akal sehat dan keadilan, disebut Benny menjadi penyebabnya.
“Kami Partai Demokrat hari ini sedang berkabung. Bangsa kita tengah berkabung. Berkabung karena akal sehat dan keadilan mati di negeri ini. Pembantu Presiden KSP Jendral Moeldoko mendongkel Ketum PD yang sah dalam KLB ilegal yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara, hari ini,” tulis Benny melalui akun twitter @BennyHarmanID, Jumat malam, (5/3/2021).
Sebelumnya, kegiatan yang diklaim sebagai KLB Demokrat itu memutuskan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum terpilih berdasarkan hasil voting.
Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan KLB di Sumut tidak sah. AHY menyebut KLB Demokrat di Deli Serdang itu ilegal dan inkonstitusional. (mg9/fajar)
Sumber: www.fajar.co.id