JAKARTA – Anggota Fraksi Demokrat DPR RI, Irwan Fecho mendukung wacana pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) pada tahun 2024.
“Kita Fraksi Demokrat benar-benar mendukung pemerintah memindahkan ibu kota ke Kaltim asalkan rasional,” ujarnya di Kompleks Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/3/2021). Kendati demikian, Irwan mengingatkan pemerintah berhati-hati dalam mengelola isu ekonomi terkait proses pemindahan Ibu kota negara.
Sebab, lanjut anggota Komisi V DPR RI ini, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kaltim akan menyedot anggaran luar biasa dari APBN.
“Ini pemindahan ibu kota negara, butuh anggaran yang begitu besar akan dipotong dari APBN. Jadi pemerintah harus hati-hati,” ingatnya.
Dalam kesempatan itu juga, anggota Komisi XI Muhammad Misbakhun mengatakan bahwa pemindahan ibu kota negara sudah dalam tahap proses pembangunan. “Pemindahan ibu kota ini sebanarnya sudah dalam tahap pembangunan, harapan pak Presiden itu bisa selesai pada tahun 2024,” ungkapnya.
Menurutnya, jika pemindahan ibu kota ini benar-benar terjadi maka akan menjadi sejarah baru bagi bangsa Indonesia. Sebab, negara-negara lain seperti di Eropa sudah jauh lebih dulu berhasil memindahkan ibu kota negaranya agar pembagunan dan ekonomi merata.
“Bagi kita ini adalah pegalaman sejarah baru, mengganti dan memindahkan ibu kota, karena Amerika Sebelumnya juga punya ibu kota yang dipindah,” ujarnya.
“Itu di Amerika, setelah selesai memindah ibu kota dari Washington ke New York pembangunan jadi luar biasa. Saya melihat bagaimana pengelolaan dan pembangunannya,” lanjutnya.
Meski demikian, Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibukota Negara (IKN) saat ini masih dalam tahap pembahasan di tingkat fraksi. “Tapi saya yakin semua Fraksi menyetujui RUU IKN, ini apalagi partai di luar pemerintah sudah beberapa juga menyetujui RUU ini,” jelasnya.
Ia menjelaskan, setelah Ibukota negara selesai dipindahkan ke Kaltim. Selanjutnya, Jakarta akan menjadi sentral ekonomi. “Berikutnya Jakarta akan menjadi ibu kota ekonomi pemerintah ya saja hanya pindah, sama dengan Washington ke New Nyork,” kata Misbakhun.
“Maka pemindahan itu upaya pergeseran, ini salah upaya mendset ulang kembali, bahwa pusat Indonesia itu hanya di Jawa,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah menyatakan bahwa pemindahan dan pembangunan ibu kota di Kalimantan Timur membutuhkan biaya sekitar Rp 466 triliun.
Sebanyak Rp89,4 triliun (19,2 persen) berasal dari APBN, Rp253,4 triliun (54,4 persen) melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan Rp123,2 Triliun (26,4 persen) dari pendanaan swasta.(pojoksatu)
Sumber: www.fajar.co.id